Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai melarang altivitas para pedagang di ruko sepanjang Jalan Perwakilan Yogyakarta, Rabu (4/1/2023). Tulisan peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di ruko sudah dipasang sejak pukul 07.00 WIB.
Tulisan yang dipasang petugas Satpol PP berbunyi 'Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada bangunan/ di atas tanah ini'. Tulisan dipasang di bagian depan 21 toko di Jalan Perwakilan.
Salah satu pedagang di Jalan Perwakilan, Rukamto menyebut sudah menerima surat sosialisasi untuk penghentian aktivitas ini. Ia tidak menampik tanah yang digunakan sebagai lokasinya berdagang adalah milik Keraton Yogyakarta. Namun ia menyebut menyewa tempat tersebut pada seseorang yang tidak mau ia sebutkan namanya.
"Saya kerja sama dengan pihak yang punya toko, apalagi baru perpanjang kemarin 2 tahun pas sebelum Covid. Saat pandemik Covid harus tambah lagi setahun masa kontrak. Kami habis (masa kontrak) 2023 bulan Oktober. Sudah bayar sewa perkavling Rp70 juta (per tahun) ke pihak yang punya toko," ujar pria yang mengaku telah berjualan dari tahun 1999 itu.
Diketahui kawasan pertokoan di Jalan Perwakilan ini menjadi bagian rencana pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG). Pada dasarnya, Rukamto menyebut para pedagang tidak menolak, namun meminta waktu pengosongan disesuaikan dengan pembangunan dan meminta dicarikan solusi tempat baru.
"Sebenarnya itu regulasinya (rencana pembangunan JPG) 2024/2025 bersama gedung DPRD. Harapan kami ya sampai tahun 2024 satu paket pembangunan JPG. Ini kan belum ada solusi juga dipindahkan ke mana. SOPnya enggak jelas," ujar Rukamto.
Rukamto menyebut kondisi para pedagang saat ini juga baru mulai bangkit. Pasalnya, mereka merasakan dampak pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. "Di dalam ini kan banyak karyawan. Kami juga baru membenahi listrik, infrastruktur," ujarnya.
Para pedagang di Jalan Perwakilan berencana melakukan audiensi dengan Pj Wali Kota Yogyakarta, Sumadi hari ini. Diharapkan ada solusi dari pertemuan tersebut. "Ya, ayo lah cari win-win solution. Selesaikan masalahnya bersama. Kami juga sudah kirimkan surat ke Sultan. Kami mau audiensi juga ke Pj Wali Kota Yogyakarta," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut bahwa aktivitas para pedagang di Jalan Perwakilan tersebut ilegal, pasalnya menggunakan tanah Keraton, dan tidak berizin. "Yang penting dia ilegal itu tanah keraton, bangunan milik keraton. Bukan milik Pemda, kuncinya di keraton," ujar Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (3/1/2023).