Gubernur DIY Sri Sultan HB X Izinkan Perkuliahan Tatap Muka
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Yogyakarta IDN Times - Perguruan tinggi di DIY diizinkan untuk membuka perkuliahan secara luring. Hanya saja ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi perguruan tinggi yang akan menggelar perkualiahan secara tatap muka.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan perkuliahan secara tatap muka dapat dilakukan asalkan mematuhi protokol kesehatan. Mahasiswa yang masuk ke DIY yang akan mengikuti perkuliahan secara tatap muka wajib memakai aplikasi jogja Pass. “Silakan aja, tapi bagaimana kita sedang minta supaya data mahasiswa masuk Jogja Pass,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Senin (14/9/2020).
1. Pemanfaatan Jogja Pass untuk mempermudah tracing
Sultan menambahkan kewajiban mahasiswa untuk memakai aplikasi Jogja Pass bertujuan untuk mempermudah tracing jika ada yang terkena COVID-19.
“Jadi kalau ada yang positif kita bisa melakukan tracing, yang penting kan itu. Sama saja dengan pariwisata kan enggak mesti orang jogja, bisa Jakarta, Surabaya, manapun. Begitu masuk terus covid kalau datanya kita gak punya kan gimana kita tracing?” ujar Sultan.
Baca Juga: 19 Orang Dinyatakan Positif COVID-19, Pasar Cebongan Tutup 3 Hari
2. Penanganan kesehatan dan ekonomi saat pandemi harus sejalan
Menurut Sultan dalam penanganan COVID-19, Pemda DIY tidak bisa hanya mengutamakan soal kesehatan semata. Perekonomian warga DIY, yang banyak ditunjang dari sektor pendidikan dan pariwisata juga harus menjadi perhatian.
“Perlu ada keseimbangan dari sisi kesehatan maupun ekonomi dalam masa pandemi ini,” ujar Sultan.
3. DPRD DIY usulkan subsidi rapid test bagi mahasiswa
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyebut kedatangan mahasiswa akan menggerakkan ekonomi di berbagai lini, tapi di sisi lain, dirinya berharap jangan sampai kedatangan mahasiswa menambah kasus positif COVID19. Untuk itu, Pemda DIY harus bersiap menyambut datangnya mahasiswa dengan memfasilitasi layanan kesehatannya.
"Jika memungkinkan ada subsidi bagi mahasiswa untuk melakukan rapid test yang akan masuk ke Jogja," ujar Huda.
Baca Juga: Waduh, 5.924 Orang di Jogja Terjaring Razia Masker