Sleman, IDN Times - Perkembangan desa wisata akan mampu menekan tingkat uebanisasi sekaligus membuka peluang kerja bagi warga desa.
“Pariwisata hadir sebagai bonus karena yang sejatinya dikemas dan ditawarkan bagi wisatawan atau guest adalah pengalaman unik berinteraksi dengan warga setempat sebagai host,” ujar Peneliti Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Destha Titi Raharjana, di Kampus UGM, Senin (19/9/2022).
Menurut Destha terdapat sejumlah faktor yang bakal mendorong popularitas desa wisata. Pertama, pengelola wisata harus memastikan produk wisatanya memiliki karakter yang kuat untuk menjadi identitas yang membedakan dengan desa lainnya.
"Dalam bahasa marketing, sebuah desa wisata harus mampu memiliki USP atau unique selling proposition. Untuk itu, pengembangan desa wisata orientasinya harus condong pada pelibatan dan penguatan interaksi wisatawan dalam kehidupan masyarakat setempat,” tuturnya.
Unique selling proposition atau USP, menurutnya harus dikemas dalam paket wisata, bukan dalam pembelian tiket. “Daya tarik di desa itu adalah aktivitas, bukan semata objek wisata. Oleh sebab itu, desa wisata tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan home stay. Karenanya tantangan bagi desa wisata saat ini adalah bagaimana mengemas dan menguatkan identitasnya melalui kemasan paket wisata yang berkualitas,” jelasnya.
Faktor kedua, kata Destha, berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia pengelola desa wisata yang kompeten dan inovatif. Seorang local champion atau tokoh penggerak utama di desa setempat memegang peranan penting.
Kebangkitan pariwisata di desa pasca pandemik COVID-19 dinilai sangat menjanjikan dan berpotensi menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi desa. Destha mengungkap terdapat empat kunci penting agar desa wisata untuk mampu bertahan dan berkelanjutan.
Pertama, memiliki konsep yang jelas tentang orientasi pengembangan wisata desa yang sesungguhnya. Kedua, memiliki supporting dari pihak internal dan eksternal dalam pengembangannya. Ketiga, pihak pengelola mampu mengelola wisata secara transparan dan inklusif.
Keempat, pengelola paham dan mampu menerapkan prinsip pembangunan wisata berkelanjutan. Meski ada juga kemungkinan risiko ketika desa berkembang tanpa konsep yang jelas sebagai dampak pengembangan wisata.
“Saya sependapat, ada risiko jika perkembangan wisata di wilayah perdesaan tidak terkendali. Ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi ruang yang digunakan untuk usaha wisata di pihak lain justru menjadikan ciri khas pertaniannya hilang,” kata Destha memberi contoh.
Ada juga risiko jika wisata yang dikembangkan tidak dibingkai dengan baik dalam sebuah perencanaan atau master plan pariwisata desa, maka tata ruang perdesaan berubah dan meninggalkan karakter kedesaannya.