Bantul Jadi Daerah Percontohan Nasional Penurunan Stunting
Launching Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 Bulan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Dari Hulu Kepada Calon Pengatin, di Pendopo Parasamya Pemkab Bantul, Jumat (11/3/2022).(doc.BKKBN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Kabupaten Bantul menjadi daerah percontohan untuk pengentasan stunting tingkat nasional. Angka stunting di wilayah ini hanya mencapai 14 persen, sehingga sudah mendekati target penurunan di tahun 2024.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan Bantul juga mengucurkan dana sebanyak Rp50 juta untuk pengentasan stunting di tingkat padukuhan atau dusun.
"Bantul juga punya kometimen tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni dengan adanya dana per padukuhan atau dusun sebesar Rp50 juta yang salah satu kucuran dana tersebut untuk pengentasan stunting di tingkat padukuhan atau dusun," kata Hasto di acara Launching Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 Bulan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Dari Hulu Kepada Calon Pengatin, di Pendopo Parasamya Pemkab Bantul, Jumat (11/3/2022).
1. Bantul memiliki komitmen yang tinggi dalam penurunan angka stunting
Bantul, IDN Times - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo.(doc.BKKBN)Kepedulian Pemkab Bantul mengucurkan dana Rp50 juta per padukuhan itulah yang menjadikan wilayah ini menjadi menjadi daerah percontohan kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk menurunkan angka stunting.
"Komitmenya sangat tinggi di Bantul ini sehingga bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia dalam hal pengentasan stunting," terang mantan Bupati Kulon Progo ini.
Baca Juga: 50 Tahun Mbah Tumi Setia Membuat Minyak Klentik dari Kelapa
2. Stunting dipicu salah satunya karena pernikahan dini
Ilustrasi pernikahan di tengah pandemik virus corona di Indonesia (IDN Times/Candra Irawan)Stunting sendiri kata Hasto, dipicu salah satunya terjadinya pernikahan dini yang saat ini angkanya mencapai 20 per 1.000 pernikahan, atau setiap 1.000 pernikahan 20 di antaranya merupakan pernikahan dini. Oleh karena sangat penting pendidikan reproduksi pada pelajar.
"Maka yang perlu disebarluaskan adalah pendidikan reproduksi, tujuannya agar ada ketakutan untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini dapat menyebabkan penyakit kanker rahim yang sangat tinggi di Indonesia. Tapi mereka tidak mengerti resikonya," ucapnya.
"Jadi pendidikan reproduksi di sekolah belum diberikan secara terstruktur, di dalam sistem itu belum. Itu menjadi pekerjaan rumah kita," tambahnya lagi.
3. Mulai hari ini pasangan siap nikah, wajib mengisi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Kalimantan Barat (IDN Times/Margith Juita Damanik)BKKBN kata Hasto, tidak bekerja sendiri dalam pengentasan stuanting di Indonesia, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Agama khususnya dalam pernikahan agar ke depannya tidak menghasilkan generasi yang stunting. Salah satu kerja sama dengan Kementerian Agama adalah tiga bulan sebelum menikah, calon pengantin harus mendaftarkan periksa kesehatan melalui aplikasi Elsimil (Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil)
"Jadi calon pengantin tiga bulan sebelum nikah harus memasukkan keterangan tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang atas dan HB," ucapnya.
Menurut Hasto, hari ini aplikasi Elsimil sudah mulai dilaksanakan sebagai syarat untuk menikah, harapannya anak yang dilahirkan tidak mengalami stunting.
"Ya kalau hasil dari Elsimil itu belum siap untuk hamil maka bisa ditunda kehamilannya sampai benar-benar siap untuk hamil. Kan bisa pakai kontrasepsi seperti kondom atau pil. Tapi yang jelas meski dalam aplikasi Elsimil syarat kesehatan kurang, nikah tetap bisa dilaksanakan," ucapnya.
4. Penurunan stunting sejalan dengan program yang dimiliki Kemenag
Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas.(dpc.BKKBN)Sementara Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan mengentaskan stuanting untuk menciptakan generasi bangsa yang sehat dan cerdas adalah bukan lagi perintah negara namun sudah perintah dari agama maka semua pihak harus konsen dengan penurunan angka stunting di Indonesia.
"Jadi jangan hanya jadi tanggung jawab BKKBN atau Kementerian Agama tapi harus menjadi tanggung jawab kita semua. Oleh karenanya tadi Pak Hasto (Kepala BKKBN) kepada kita, ini penting dilakukan dengan cara-cara yang kolaboratif,"ucapnya.
"Kalau tidak dilakukan secara kolaborasi maka penurunan angka stuntaing ini juga akan menghadapi permasalahan yang tidak mudah,"tambahnya lagi.
Kolaborasi dalam penurunan stunting bisa dilakukan dengan siapa saja. Jika hari ini kolaborasi antara BKKBN dengan Kemenag maka kedepan juga bisa dilakukan dengan ormas-ormas agama atau ormas islam seperti ormas islam dari NU, Muhammadiyah karena jemaah juga sangat banyak dan suatu ketika akan menghadapi masa-masa perkawinan yang perlu bimbingan.
"Program penurunan stunting juga sejalan dengan program dari Kemenag, dimana setiap eselon satu yang membidangi bimbingan masyarakat memiliki program kerja pembinaan calon pengantin. Jadi lauching hari ini juga bagian penting dari program Kemenag RI,"ungkapnya.
Lebih jauh Menag mengatakan ketahanan keluarga merupakan pondasi penting bernegara dan Pak Presiden juga sudah menekankan tidak ingin generasi yang akan datang itu pendek, kemudian secara intelektual terbatas sehingga tidak mampu berkompetisi oleh karenanya keluarga menjadi palang pintu utama menciptakan generasi yang mampu berkompetensi di masa yang akan datang.
"Tap saya ada pertanyaan Pak Hasto, itu kan tiga bulan sebelum nikah ada bimbingan dan itu perkawaninan yang direncanakan. Trus bagaimana perkawinan yang tidak direncanakan seperti perkawinan yang dijodohkan oleh orang tua. Nah itu nanti prosesnya bagaimana? Saya kira itu juga perlu diberikan penjelasan karena masih banyak perkawinan yang tidak direncanakan oleh pasangan calon pengantin,"ujarnya.
