Cegah Bantuan Jadi Alat Kampanye, Ada Filter Berlapis di Barak Merapi

Sigit memaparkan, pada saat melakukan penyaluran bantuan ke lapangan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kampung Siaga Bencana (KSB) Merapi Rescue, yang dimiliki Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan.

Lalu, setelah dari KSB, bantuan juga masih akan dikelola oleh petugas yang ada di pengungsian. Baru setelahnya disampaikan kepada pengungsi. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada celah penyalahgunaan bantuan.

"Jadi ada filter berlapis. Sehingga tidak ada celah yang memberi kesempatan bantuan itu langsung begitu saja sampai ke pengungsi," terangnya.

Bukan hanya itu, pada saat ada bantuan dari pihak lain, harus disampaikan terlebih dahulu ke Posko Utama Pakem sebagai posko pengendali utama bencana Merapi. Baru nantinya bantuan maupun relawan akan disalurkan ke posko dan diberikan kepada pengungsi yang membutuhkan.

Sigit juga menjelaskan, di barak pengungsian dari pihak panewu setempat juga akan melakukan pengendalian dan pengawasan bantuan ke pengungsi.

"Saya rasa beliau bisa mengondisikan di sana (barak) yang sudah bicara lintas OPD, lintas sektor. Saya yakin yang ada di sana tidak bekerja untuk kepentingan kontestasi politik, tapi kebutuhan pengungsi," katanya.

Sigit mengatakan, Dinsos akan selalu memonitoring dan mengevaluasi kinerja tenaga sosial yang ada di lapangan dan meminta mereka dapat menjaga integritas. Tercatat petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Dinsos ada di masing-masing 17 kecamatan di Kabupaten Sleman, dan TPSD (tenaga pendamping sosial desa) sebanyak 86 orang.

"Kami minta mereka tidak boleh main-main. Kalau misalnya ternyata mereka punya afiliasi politik (di masa Pilkada seperti ini misalnya), kerjanya tidak benar (sebagai tenaga sosial), ya tidak kami perpanjang kontraknya," paparnya.