UGM Tolak Kekerasan saat Aksi Ricuh di Jogja, Janji Lindungi Mahasiswa
- UGM menolak segala bentuk kekerasan dalam kericuhan aksi di Yogyakarta, sambil menegaskan kebebasan berpendapat damai sebagai hak konstitusional yang harus dihormati.
- Kericuhan dari depan DPRD DIY meluas hingga Tugu Yogyakarta dan Bundaran UGM; 154 orang diamankan, sementara sejumlah massa aksi dan aparat mengalami luka-luka.
- UGM mendata mahasiswa terdampak, memverifikasi kondisi mereka, serta menyiapkan perlindungan, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan pihak berwenang untuk memenuhi hak mahasiswa.
Yogyakarta, IDN Times – Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan dalam menyikapi kericuhan aksi massa di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari. UGM juga memastikan akan mengupayakan perlindungan dan pendampingan bagi mahasiswa yang terdampak, termasuk mereka yang diamankan aparat kepolisian.
Kericuhan bermula dari aksi massa di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa malam. Dalam perkembangan situasi, aparat kepolisian sempat mendorong massa aksi hingga kawasan Tugu Pal Putih atau Tugu Yogyakarta.
Setelah sempat mereda pada tengah malam, bentrokan kembali terjadi pada Rabu dini hari. Sejumlah massa aksi terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di Bundaran UGM. Massa yang terdesak sebagian kemudian masuk ke dalam kawasan kampus.
Berdasar data Polda DIY hingga Rabu (11/11/2026) sebanyak 154 orang diamankan. Sejumlah orang juga mengalami luka-luka, baik dari pihak massa aksi maupun aparat kepolisian.
UGM tegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan
Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
“Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis. Universitas juga menghormati partisipasi sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik,” ucap Ova.
Namun, UGM menegaskan tidak membenarkan segala bentuk tindakan kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan aksi.
“Universitas turut mengingatkan bahwa setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas serta menghormati hak asasi manusia,” kata Ova.
UGM data mahasiswa yang diamankan aparat
Aksi massa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026) malam, diwarnai kericuhan.(IDNTimes/Herlambang Jati) Menyusul adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan dan penelusuran keberadaan mahasiswa yang terdampak. Universitas juga melakukan verifikasi terhadap kondisi mahasiswa serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keberadaan dan keselamatan mereka.
“Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas menyatakan akan mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya tersebut termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang,” ucap Ova.
Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi sivitas
UGM menegaskan bahwa universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi. Perbedaan pendapat, kritik, dan penyampaian aspirasi harus dapat berlangsung secara damai tanpa ancaman kekerasan.
“Kampus juga harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik,” kata Ova.
Ova mengatakan komitmen terhadap demokrasi, menurutnya, tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan atas kebebasan berpendapat. Hal tersebut juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap setiap orang yang menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi.
“UGM memastikan akan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi di tengah perkembangan situasi pascakericuhan aksi di Yogyakarta,” ungkap Ova.
