Peserta Aksi Nilai Respons Sri Sultan Belum Menjawab Substansi Tuntutan

Perwakilan massa aksi menyoroti respons Sultan mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaga Warga. Mereka menilai belum ada jawaban konkret mengenai tuntutan evaluasi maupun pencabutan aturan tersebut.

"Pertama, kaitannya soal Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga. Tidak ada jawaban yang konkret dari Gubernur," ujar perwakilan massa aksi di hadapan demonstran.

Mereka juga menyinggung tuntutan pencabutan Pergub terkait larangan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi.

"Lagi-lagi juga tidak ada jawaban yang konkret," lanjutnya.

Sebelumnya, Sultan menyatakan kebijakan Jaga Warga akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Ia juga membuka kemungkinan evaluasi apabila kebijakan tersebut dinilai menghambat demokratisasi.

Persoalan upah buruh di DIY turut menjadi sorotan massa aksi. Mereka mendesak agar penetapan upah pekerja mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

"Kaitannya soal upah buruh di DIY yang harusnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Juga tidak konkret jawabannya," tegas perwakilan massa aksi.

Sementara itu, Sultan mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Menteri Ketenagakerjaan mengenai ketentuan pengupahan.

Ia menjelaskan, penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa. Pembahasannya juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

Massa aksi juga menyoroti pembangunan Stadion Mandala Krida. Mereka meminta Pemda DIY segera mengambil langkah setelah KPK memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembangunan.

Menurut mereka, pemerintah daerah perlu segera melakukan tindak lanjut, termasuk memasang lampu penerangan agar stadion dapat digunakan untuk kegiatan olahraga pada malam hari.

"Harusnya segera ditindaklanjuti. Selemah-lemahnya iman dipasangi lampu agar kawan-kawan bisa bermain di malam hari," ujar perwakilan massa aksi.

Mereka juga meminta pemerintah daerah lebih aktif merespons persoalan tersebut. "Jadi, kami minta respons aktif oleh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Mandala Krida setelah diberi lampu hijau oleh KPK," lanjutnya.

Sebelumnya, Sultan menjelaskan pembangunan Mandala Krida sesuai standar FIFA baru dapat dilakukan pada 2028 karena menyesuaikan tahapan anggaran APBN. Saat ini, stadion masih bisa digunakan, tetapi belum memungkinkan untuk kegiatan malam hari karena belum memiliki lampu penerangan.

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan dugaan kriminalisasi terhadap pengemudi ojol. Massa aksi meminta Kapolda DIY segera menindaklanjuti persoalan tersebut dan menghentikan proses yang mereka anggap sebagai kriminalisasi.

"Teman-teman ojol yang dilaporkan atas bentuk-bentuk kriminalisasi itu, kami tidak butuh tanggapan sama Kapolda. Kami hanya minta agar kawan-kawan yang dikriminalisasi terhadap ojol untuk segera ditindaklanjuti dan dihentikan," ucapnya.

Selain pengemudi ojol, massa aksi juga menyoroti pemanggilan terhadap sejumlah mahasiswa. Mereka menyebut mahasiswa telah menerima panggilan pada 9 November 2026. Massa aksi meminta Kapolda DIY menghentikan seluruh pemanggilan terhadap mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi.

"Kami minta hentikan semua panggilan-panggilan yang ada dari Kapolda DIY terhadap kawan-kawan mahasiswa," tegas perwakilan massa aksi.

Ia beralasan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Pada prinsipnya kawan-kawan mahasiswa turun ke jalan menyampaikan kepentingan rakyat. Jadi kami minta kepada Kapolda untuk menghentikan segala upaya penyidikan kepada kawan-kawan kami yang sebagai massa aksi rakyat Jogja itu sendiri," lanjutnya.

Di akhir penyampaiannya, perwakilan massa aksi kembali menegaskan kekecewaan mereka terhadap respons pemerintah daerah. Menurut mereka, sejumlah tuntutan yang disampaikan belum mendapatkan kepastian tindak lanjut.

Mereka berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan yang disuarakan.

"Intinya poin-poin yang kita sampaikan tadi tidak ada jawaban konkret dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu," pungkasnya.