Bukan Mengutuk, FKUB Bantul Tak Mau Labeli Dusun Karet 'Intoleran'

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul, Drs H Yasmuri, M.pdi berharap kejadian yang menimpa Slamet dan keluarga dilihat secara mendalam dari berbagai sudut pandang.

"Perlu dipahami bahwa larangan bagi non-muslim untuk tinggal tersebut merupakan kesepakatan Pokgiat (Kelompok Pegiat –red), Kepala Dusun, serta warga yang tentu saja sudah dengan berbagai pertimbangan. Belum tentu pertimbangan aturan itu karena intoleransi," katanya, Selasa (2/4).

Meski tidak percaya bahwa kasus Slamet sebagai bentuk intoleransi, Yasmuri mengiyakan ketika ditanya apakah peraturan tersebut harus direvisi. Sebab, peraturan tersebut melenyapkan hak Slamet sebagai warga negara dan itu bertentangan dengan konstitusi.

Yasmuri mengambil contoh jika ada alasan warga yang melarang non-muslim tinggal karena dikhawatirkan akan memelihara anjing. Maka peraturannya seharusnya tetap memperbolehkan warga non-muslim tinggal dengan catatan tidak memelihara anjing. 

"Ya, kalau aturan dusun itu bertentangan dengan aturan di atasnya harus direvisi karena itu masih bisa dilakukan," katanya.

Yasmuri menyatakan sangat menghargai langkah dan sikap Slamet untuk bersedia pindah. Termasuk hasil mediasi yang menyebutkan bahwa aturan itu akan direvisi.

"Jangan kemudian asal dicap intoleran, karena harus didalami lagi termasuk latar belakang aturan itu," ujarnya.

Dalam pandangan FKUB Bantul, kehidupan kerukunan umat beragama di Kecamatan Pleret sangat baik. Oleh karena itu, FKUB tidak serta-merta memvonis warga Karet intoleran. Alasannya? Karena warga sudah bersedia merevisi aturan itu.

"Saya juga siap membantu mencarikan alternatif tempat kontrak yang lain jika dibutuhkan," ungkap mantan Kepala Sekolah SMP N 1 Bantul ini.