Audit Warga: Pembangunan Lumbung Mataraman Wukirsari Bantul Tak Sesuai RAB
- Warga Wukirsari, Bantul, mempersoalkan pembangunan Lumbung Mataraman Rp600 juta yang dinilai tak transparan, setelah audit internal menunjukkan realisasi hanya Rp367 juta.
- Audit warga menemukan pembangunan pendopo bernilai Rp265 juta di RAB, namun disebut hanya terealisasi sekitar Rp46 juta.
- Lurah Wukirsari menyebut warga memakai RAB lama; pendopo dan gasebo telah dicoret dan anggaran dialihkan, serta proyek akan diaudit Inspektorat Bantul.
Bantul, IDN Times - Belasan warga Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, mendatangi Kantor Kalurahan Wukirsari pada Senin (5/1/2026). Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran pembangunan Lumbung Mataraman senilai Rp600 juta yang dinilai tidak transparan dan diduga mengandung praktik korupsi hingga ratusan juta rupiah, berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan warga.
Koordinator warga, Agung Trisnawanto, menyampaikan pembangunan Lumbung Mataraman pada 2025 sesuai rencana anggaran biaya (RAB) mencapai Rp600 juta. Namun, hasil audit internal menunjukkan realisasi anggaran hanya sebesar Rp367 juta.
"Jadi ini jauh sekali hasil audit dengan RAB yang dibuat oleh Kalurahan Wukirsari," katanya.
1. Pembangunan pendopo telan Rp265 juta tak sesuai dengan hasil audit
Agung mengatakan, temuan audit internal warga menunjukkan kejanggalan lain yang dinilai lebih mencolok. Dalam audit tersebut, pembangunan pendopo yang tercantum bernilai Rp265 juta, ternyata setelah diaudit hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp46 juta.
"Selama pembangunan Lumbung Mataraman masyarakat juga tidak mendapatkan sosialisasi," tandasnya.
2. Minta Kalurahan Wukirsari transparan dalam penggunaan anggaran
Oleh karena itu, Agus meminta Kalurahan Wukirsari bersikap transparan dalam penggunaan dana kalurahan, termasuk anggaran pembangunan Lumbung Mataraman yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
"Mosok membangun tidak ada papan proyek Lumbung Mataraman dan kita ingin bukti kwitansi pembangunan Kampung Mataraman," tandasnya.
"Semoga ini menjadi perhatian dari Gubernur DIY," tambahnya.
3. Warga salah audit RAB pembangunan Kampung Mataraman
Sementara itu, Lurah Wukirsari Susilo Hapsoro menjelaskan, dasar dugaan penyelewengan anggaran yang disampaikan warga mengacu pada RAB lama. Adapun RAB terbaru untuk pembangunan pendopo senilai Rp265 juta dan gasebo Rp22 juta telah dicoret atau tidak diperbolehkan untuk dibangun.
"Hasil monitoring dan evaluasi atau monev dari Paniradya Kaistimewan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pendopo dan Gasebo dicoret," ungkapnya.
"Ya tentunya kalau dicoret kita tidak bangun, kalau bangun kita salah," tambahnya.
Susilo menegaskan, dugaan korupsi terkait pembangunan pendopo dan gasebo dinilai tidak tepat karena kedua item tersebut telah dicoret dan tidak direalisasikan. Pemerintah Kalurahan Wukirsari, kata dia, mengikuti rekomendasi Paniradya Kaistimewan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Setelah dicoret anggaran untuk pendopo dan Gasebo akhirnya kita alihkan ke kambing dan puyuh," tuturnya.
Sebagai bentuk transparansi, Susilo menyatakan proyek Kampung Mataraman akan diserahkan kepada Inspektorat Bantul untuk dilakukan audit. Langkah ini diambil agar apabila terdapat temuan, seluruhnya dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat.
"Terima kasih kepada masyarakat yang sudah datang ke Balai Kalurahan Wukirsari untuk menyampaikan aspirasi. Ini bagian untuk evaluasi internal kita," tandasnya.
