TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Anies Bakal Masukkan Indikator Kinerja Pemda dalam Visi Misi Pilpres

Anies akan bentuk lembaga yang menyusun pedoman kerja

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (IDN Times/Gregorius Aryodamar)

Sleman, IDN Times - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mewacanakan penyusunan pedoman dan indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) bagi pemerintah daerah untuk menghadapi persoalan di wilayah masing-masing.

Wacana itu disematkan dalam deretan visi misi Pilpres 2024. Hal itu didasari pengalamannya selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengaku selama mengurus Jakarta, ia tak pernah mendapat pedoman atau KPI dari pemerintah pusat.

"Saya merasakan, saya mengurus kota. Tidak ada arahan dari nasional. Kota yang baik itu A, B, C, D," kata Anies dalam forum diskusi Desak Anies di Sleman, Minggu (22/10/2023).

 

1. Bupati atau wali kota bekerja sendiri

Bakal capres Anies Baswedan ketika memberi sambutan saat HUT ke-78 Indonesia di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. (Dokumentasi Tim Media Anies)

Anies berujar, keberhasilan pembangunan di level daerah bisa terwujud saat terdapat pengawasan dan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Hanya saja, klaim Anies, pengalamannya telah membuktikan pemerintah pusat tak pernah memberikan pedoman atau KPI untuk mengatasi persoalan seperti pengelolaan sampah, penanganan jalan rusak, serta lalu lintas macet.

"Kalau ada wali kota ngurus sampah ya itu inisiatif dia. Itu yang mau dibuat nanti, jadi secara nasional kota-kota dibikin KPI-nya," katanya.

Pemerintah pusat juga tak bisa memberikan assesment kepada daerah lantaran tak ada acuan kerja penanganan masalah.

"Kalau anda mengelola sebuah kota lalu tidak punya KPI soal sampah, pemerintah pusat bisa negur nggak? Nggak bisa, wong nggak pernah dikasih KPI," tambahnya.

 

Baca Juga: Canda Cak Imin di UGM: Anies Liberal dan Harusnya jadi Capres

2. Pemerintah pusat muncul bak pahlawan

Ilustrasi jalan rusak (IDN Times/Ervan)

Persoalan-persoalan yang tak selesai di level daerah itu ujung-ujungnya mendorong pusat turun tangan dan membuat mereka seolah bak pahlawan. "Jalan rusak, terus datang. Pemerintah pusat ambil alih, dirapikan. Jadi pahlawan," ujarnya.

Namun, bagi Anies, ini bukanlah solusi kemajuan daerah dan justru memanjakan pemerintah daerah.

"Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, wong anda selama ini (daerah) tidak mengerjakan kok," kata Anies.

Baca Juga: Pakar Politik UGM Sebut Mahfud MD Memperkuat Posisi Ganjar

Berita Terkini Lainnya