Anies Bakal Masukkan Indikator Kinerja Pemda dalam Visi Misi Pilpres
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (IDN Times/Gregorius Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mewacanakan penyusunan pedoman dan indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) bagi pemerintah daerah untuk menghadapi persoalan di wilayah masing-masing.
Wacana itu disematkan dalam deretan visi misi Pilpres 2024. Hal itu didasari pengalamannya selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengaku selama mengurus Jakarta, ia tak pernah mendapat pedoman atau KPI dari pemerintah pusat.
"Saya merasakan, saya mengurus kota. Tidak ada arahan dari nasional. Kota yang baik itu A, B, C, D," kata Anies dalam forum diskusi Desak Anies di Sleman, Minggu (22/10/2023).
1. Bupati atau wali kota bekerja sendiri
Bakal capres Anies Baswedan ketika memberi sambutan saat HUT ke-78 Indonesia di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. (Dokumentasi Tim Media Anies)Anies berujar, keberhasilan pembangunan di level daerah bisa terwujud saat terdapat pengawasan dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Hanya saja, klaim Anies, pengalamannya telah membuktikan pemerintah pusat tak pernah memberikan pedoman atau KPI untuk mengatasi persoalan seperti pengelolaan sampah, penanganan jalan rusak, serta lalu lintas macet.
"Kalau ada wali kota ngurus sampah ya itu inisiatif dia. Itu yang mau dibuat nanti, jadi secara nasional kota-kota dibikin KPI-nya," katanya.
Pemerintah pusat juga tak bisa memberikan assesment kepada daerah lantaran tak ada acuan kerja penanganan masalah.
"Kalau anda mengelola sebuah kota lalu tidak punya KPI soal sampah, pemerintah pusat bisa negur nggak? Nggak bisa, wong nggak pernah dikasih KPI," tambahnya.
2. Pemerintah pusat muncul bak pahlawan
Ilustrasi jalan rusak (IDN Times/Ervan)Persoalan-persoalan yang tak selesai di level daerah itu ujung-ujungnya mendorong pusat turun tangan dan membuat mereka seolah bak pahlawan. "Jalan rusak, terus datang. Pemerintah pusat ambil alih, dirapikan. Jadi pahlawan," ujarnya.
Namun, bagi Anies, ini bukanlah solusi kemajuan daerah dan justru memanjakan pemerintah daerah.
"Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, wong anda selama ini (daerah) tidak mengerjakan kok," kata Anies.
Baca Juga: Canda Cak Imin di UGM: Anies Liberal dan Harusnya jadi Capres
3. Ancam stop transfer dana daerah hingga umumkan rapor merah ke publik
Ilustrasi Uang. (IDN Times/Rehia Sebayang)Dalam visi misi Pilpres, Anies berkomitmen membentuk suatu lembaga yang menyusun pedoman dan KPI bagi pemerintah daerah.
"Jadi pemerintah pusat itu membuat ukurannya, berikan kepada daerah, daerah laksanakan," tutur Anies.
Setelah pedoman atau KPI tersusun,terdapat dasar bagi pemerintah pusat untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Jika tak sesuai, sangat dimungkinkan diberlakukan sanksi berupa pengumuman rapor merah ke publik hingga menyetop transfer dana daerah.
"Anda (daerah) kerjakan, bila anda tidak bereskan, dana kami nggak kami transfer, maka kinerja anda dapat merah," katanya.
"Jika tidak dilaksanakan maka transfer (dana) dari pusat ke kota akan ditahan. Bila tidak tercapai transfer ke daerah akan ditahan sampai semua yang ditargetkan tercapai," ujar Anies menambahkan.
Menurut Anies, ini merupakan inti dari desentralisasi atau otonomi daerah, di mana tugas pemerintah pusat mengawasi peran kepala daerah yang menjalankan tugas sesuai pedoman atau KPI.
Baca Juga: Pakar Politik UGM Sebut Mahfud MD Memperkuat Posisi Ganjar
