2. Pilih pemimpin lihat jejak digitalnya ‎

ilustrasi Facebook (unsplash.com/Solen Feyissa)

Menurut Syaifudin, dalam menentukan siapa calon pemimpin Indonesia, masyarakat perlu melihat rekam jejak digital dan jejak sejarah yang ada, termasuk dalam proses menuju pencalonan presiden dan wakil presiden. 

"Tugas kita saat ini mengawal apakah para calon presiden dan calon wakil presiden ini masih akan menggunakan pola-pola yang pernah digunakan itu untuk kebutuhan mereka," ucapnya.

Sebagai organisasi keagamaan, GP Ansor DIY menegaskan bahwa agama bukan komoditi politik. Agama memiliki otoritas tersendiri, bahkan dalam konteks bernegara ada hukum imamah (kepemimpinan).

"Tapi sekali lagi masyarakat harus kritis betul. Lihat rekam digitalnya karena rekam digital tidak mungkin dihapus. Apakah calon pemimpin itu sudah insaf tak lagi menggunakan politik identitas ya lihat saja jejak digitalnya. Kan tidak mungkin hilang itu," tandasnya.

Baca Juga: Komunitas Pelestari Budaya Gelar Aksi Tolak Politik Dinasti

3. Ajak masyarakat kedepankan politik kebangsaan

Ilustrasi toleransi agama. (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut, Syaifudin menekankan pentingnya memprioritaskan politik kebangsaan saat memasuki periode pemilu. Hal ini karena politik kebangsaan bertujuan untuk menomorsatukan kepentingan seluruh bangsa dan negara. Ketika ada kelompok yang memanfaatkan radikalisme, terutama dengan menjadikan agama sebagai komoditas politik dan mengedepankan identitas masing-masing, hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bangsa Indonesia terlahir dari seluruh elemen masyarakat yang ada, semua unsur kebudayaan yang ada dan semua agama yang ada maka agenda politik identitas harus dilawan karena mengancam keutuhan NKRI," pungkasnya.‎

Baca Juga: Pasukan Siber, Buzzer dan Influencer Masih Menyesaki Pemilu 2024