PSHK UII: Mural Berisi Kritik Tak Boleh Sembarangan Dihapus

2. Tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang mural dengan muatan kritik

Kemudian, setelah melihat ketentuan dalam undang-undang, Ilham menjelaskan jika tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang membuat mural dengan muatan kritik. Namun, boleh atau tidaknya membuat mural bergantung kepada konteks isi mural tersebut, yakni memuat hal yang dilarang ataukah tidak.

Untuk mural yang secara tegas dilarang yakni seperti, memuat perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia karena dapat dikatakan melanggar Pasal 157 KUHP. Sedangkan untuk mural yang tidak dilarang seperti memuat kritik terhadap pemerintah Indonesia maupun Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini karena tidak ada ketentuan undang-undang yang melarang kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Pemerintah juga tidak bisa menggunakan delik pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHP karena telah dibatalkan MK lewat Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terdapat perbedaan jelas antara kritik dengan penghinaan

"Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden juga bukan termasuk lambang negara sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara sehingga tidak bisa dipidana dengan dalih," jelasnya.