PolGov: Warganet Kecewa Pemerintah Inkonsisten Menangani COVID-19
PolGov juga berikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Research Centre for Politics and Government (PolGoV), Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM dalam analisis yang dilakukan pada platform Twitter periode 14-18 Mei 2020 mengungkap, banyak pengguna media sosial atau warganet khususnya Twitter merasa kecewa atas inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19.
Peneliti PolGov UGM, Wegik Prasetyo mengatakan, selain kekecewaan terhadap inkonsistensi dan lemahnya koordinasi pemerintah, netizen juga merasa kecewa terhadap ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Mereka memandang, kerja keras yang telah dilakukan selama ini dalam menanggulangi COVID-19 tidak diikuti dengan komitmen, kedisiplinan, dan konsistensi pemerintah dan sebagian masyarakat," ungkapnya pada Senin (1/6).
Baca Juga: Psikolog UGM: #IndonesiaTerserah Bentuk Luapan Kekecewaan Nakes
1. Temukan ribuan kicauan kekecewaan
Wegik menyebutkan di media sosial Twitter, warganet banyak menunjukkan contoh inkonsistensi serta ketidaksinkronan kebijakan yang diambil pemerintah. Di antaranya mengenai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sering kali dianggap tidak selaras dengan kebijakan lain, seperti kebijakan mudik, transportasi, pelarangan kerumunan warga, dan lain sebagainya.
Dia menjelaskan, munculnya tagar #IndonesiaTerserah dan #TerserahIndonesia pertama kali pada Kamis, 14 Mei 2020 menjadi salah satu bentuk respons kekecewaan warganet terhadap pemerintah. Kekecewaan ini berlanjut pada Jumat, 15 Mei 2020, di mana kicauan mengenai tagar serupa mencapai 3.758 cuitan.
"Perbincangan di Twitter melihat bahwa kejadian di bandara Soekarno Hatta tidak selaras dengan kebijakan pembatasan transportasi darat antar provinsi terutama di pulau Jawa. Inkonsistensi kebijakan tersebut menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk tidak mematuhi protokol kesehatan," terangnya.