Dukung Program Kampus Merdeka, BKSPTIS: Harus Ada Kebijakan Lanjutan

2. Pendirian prodi baru diproses oleh perguruan tinggi dan ditetapkan oleh Kemendikbud

Menurut Syaiful, dalam hal pembukaan kesempatan pendirian program studi baru, yang juga sudah termasuk dalam nomenklatur, dapat diproses secara internal di perguruan tinggi sampai senat perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara. Baru setelahnya bisa ditetapkan oleh Kemdikbud atau lembaga yang ditunjuk untuk hal tersebut.

Selain itu, Kemendikbud juga harus merumuskan inisiatif afirmasi untuk meningkatkan kualitas dosen dan fasilitas, terutama untuk perguruan tinggi yang sedang berkembang sebagai ikhtiar untuk membuka akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

"Menjamin adanya sinkronisasi kebijakan antarlembaga negara yang membidangi pendidikan tinggi untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten, termasuk di antaranya dalam penyediaan daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui serta sinergi antara Kemdikbud, BAN PT, dan LAM," katanya.