Adanya Perpres Meneguhkan Upaya Pelemahan KPK secara Sistematis
Pelemahan KPK semakin terlihat jelas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Yogyakarta, IDN Times - Berkenaan dengan rencana diterbitkannya peraturan presiden (perpres) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anang Zubaidi, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) melihat bahwa hal tersebut semakin memperlihatkan upaya pelemahan terhadap KPK secara sistematis.
Anang menyebutkan, dikeluarkannya perpres merupakan problem besar, di mana nantinya KPK benar-benar bukan lagi lembaga independen.
Baca Juga: [BREAKING] Kasus Novel Baswedan, Dua Anggota Polri Jadi Tersangka
1. KPK independen hanya tinggal nama
Anang menyebutkan, dari draf perpres yang beredar luas, di sana disebutkan bahwa nantinya pimpinan KPK akan setara dengan menteri dan bertanggung jawab di bawah presiden sebagai kepala negara. Hal tersebut berarti bahwa KPK yang dulunya Independen kini sudah tidak ada lagi dan berganti di bawah kekuasaan eksekutif.
"Saya membaca rancangan perpres, tapi saya tidak tahu itu yang resmi dari Istana atau bukan. Dari pasal pertama saja itu sudah bermasalah. Ini problem besar, kita tidak bisa lagi mengatakan KPK sebagai lembaga independen, karena dia berada di bawah kekuasaan eksekutif, di bawah presiden. Beda dengan dulu sebelum revisi UU KPK, kita bisa mengatakan bahwa pimpinan KPK bisa saja dianggap sebagai pejabat pimpinan lembaga negara yang lain," terangnya pada Sabtu (28/12).
Baca Juga: Sempat Tolak RUU KPK, UII Dukung Artidjo Alkostar Jadi Dewan Pengawas KPK