RUU PKS Terancam Didepak, ICJR: Negara Harus Intervensi

2. Tak ada anggaran khusus untuk pembiayaan visum bagi korban

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang isinya mengecualikan layanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual. Padahal korban kekerasan seksual butuh layanan kesehatan untuk memulihkan fisik dan psikisnya.

“Jadi pemerintah abai dengan mengeluarkan biaya pemulihan kesehatan korban dari jaminan kesehatan,” papar Erasmus.

Alasannya, luka akibat kekerasan seksual tak masuk kategori penyakit. Akibatnya, biaya visum et repertum dan pengobatan yang dijalani perempuan dan anak korban kekerasan seksual tidak ditanggung negara.

Dan Januari 2020 lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan lampu hijau agar biaya visum dan pengobatan luka kekerasan menggunakan dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan ataupun dana alokasi khusus (DAK). Namun kabar itu masih kabur tindak lanjutnya. Pembiayaan visum yang ditanggung negara bergantung kebijakan tiap-tiap daerah. Misal, pemerintah DKI Jakarta menggratiskan biaya visum bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Ada juga daerah yang mengalokasikan biaya visum pada dana kepolisian. Itu pun dikeluhkan karena tak ada anggaran di kepolisian.

“Beberapa unit Perlindungan Perempuan dan Anak ada yang patungan,” kata Ersamus.