LBH Yogyakarta akan Laporkan Universitas Proklamasi 45 ke Ombudsman

1. Sumber persoalan sistem pendidikan dan tata kelola Kampus UP 45 dari hulu ke hilir

Julian memetakan ada dua persoalan di Kampus UP 45, yaitu persoalan di hulu dan hilir. Persoalan hulu berupa ketidakhadiran negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kampus UP 45. L2Dikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah V Yogyakarta maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak mampu menjangkau persoalan di internal kampus sehingga ditenggarai timbul pelanggaran.

“Padahal dalam pemenuhan hak pendidikan, negara harus terlibat aktif,” kata Julian.

Menurut mantan Wakil Rektor 2 Dewi Handayani dosen dan karyawan sudah beberapa kali audiensi dan melaporkan carut marut tata kelola UP45 ke L2Dikti. Namun pihak L2Dikti menyampaikan tugas dan fungsi lembaga itu saat ini sudah tidak lagi melakukan pembinaan perguruan tinggi swasta berdasarkan penetapan tugas baru dari Kemendikbud.

“Jadi hanya fungsi administratif saja. Mereka mengarahkan kami ke Dikti Pusat,” kata Dewi saat dikonfirmasi IDN Times, 11 Maret 2021.

Pihaknya sudah mengirimkan surat ke Dikti Pusat sejak Oktober 2020. Hasilnya, pihak Dikti Pusat menugaskan L2Dikti memanggil kedua belah pihak yang berselisih dan mendengarkan masukan dari masing-masing secara terpisah.

“Nah, sampai sekarang belum ada tindak lanjut apapun lagi,” kata Dewi.

Sedangkan persoalan hilir adalah tata kelola kampus yang bermasalah sebagai akibat dari persoalan hulu yang belum selesai. Permasalahan tata kelola kampus yang dimaksud Julian seperti masalah kepegawaian, transparansi keuangan, kriminalisasi rektor kepada dosen, juga sarana prasarana yang belum memadai.

“Mahasiswa menuntut pemenuhan sarpras. Tapi justru mengalami intimidasi ketika menyalurkan aspirasi sehingga trauma,” papar Julian.