PUKAT Khawatir Perpanjangan Jabatan Kades Tingkatkan Risiko Korupsi

2. Dasar usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak kuat

Zaenur juga melihat dasar usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak kuat. Setidaknya dia menyebut ada dua alasan oleh pihak-pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa, untuk efisiensi dari sisi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa, maupun menghindari adanya konflik sosial yang terlalu sering terjadi karena adanya pemilihan kepala desa setiap 6 tahun.

"Ini tidak tepat, karena memang demokrasi itu membutuhkan biaya dan biaya itu dikeluarkan untuk memperoleh pemimpin terbaik yang dikehendaki oleh masyarakat desa. Biaya untuk melakukan pemilihan kepala desa itu tidak akan besar kalau kekuasaan absolut dipegang oleh kepala desa, karena telah terlalu lama menjabat, sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat," ujar Zaenur.

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini juga ada yang beralasan untuk menekan biaya politik calon kepala desa, untuk membeli suara yang pada akhirnya akan melahirkan korupsi di desa. "Jadi ada yang mengatakan kalau masa jabatan kepala desa diperpanjang sampai 9 tahun maka akan menghilangkan korupsi di desa. Menurut saya ini keliru, jika sejak awal kepala desanya sudah menggunakan uang, maka ketika sudah menjabat akan digunakan untuk mengembalikan modal," ujarnya.

Lebih lagi jika masa jabatan 9 tahun, maka setiap tahunnya akan semakin digunakan kepala desa yang sejak awal menggunakan politik uang untuk mengembalikan modal, plus memupuk kembali modal yang akan digunakan untuk pertarungan berikutnya. "Yang harus dilakukan itu adalah memberantas politik uangnya, bukan memperpanajng masa jabatan kepala desanya," kata Zaenur.