Pemda DIY Gaet Warga untuk Melestarikan Cagar Budaya di Jogja    

2. Memelihara dan mengembangkan cagar budaya yang telah dilindungi secara hukum

Sebagai upaya pelestarian cagar budaya, Dian menyebut Pemda DIY mengacu pada Perdais Nomor 3 tahun 2017. Upaya tersebut terbagi dalam dua hal, yaitu pemeliharaan dan pengembangan mulai dari cagar budaya dilindungi secara hukum dan fisik.

"Jadi kalau ada perlindungan hukum itu kemudian mendata, mengidentifikasi dan menetapkan statsunya sebagai cagar budaya dan peringkatnya. Begitu berstatus, kami memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap cagar budaya tersebut. Cagar budaya itu juga macam-macam, ada yang milik pemerintah, ada milik lembaga, swasta, ada yang milik masyarakat," ujar Dian.

Dian mengungkapkan dari sisi pengembangan sudah banyak yang dilakukan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya, ada yang bentuknya penyelenggaraan event atau promosi sadar lestari. "Ada juga dalam bentuk sarana prasarana, atau rehab," kata dia.

3. Jaga cagar budaya, Pemda DIY miliki juru pelihara cagar budaya dan tim pemugaran

Dian memaparkan untuk pemeliharaan secara fisik bangunan, terdapat juru pelihara. Dinas Kebudayaan DIY menyiapkan juru pelihara di beberapa situs dan bangunan yang ada di DIY, selain bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di DIY Jateng.

"Kami juga menyiapkan tim pemugaran, jadi bekerja sama dengan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dan juga dengan Tim Ahli Cagar Budaya. Kami memfasilitasi pelestari yang memiliki kapasitas pelestarian untuk memiliki sertifikat sebagai tim ahli, karena penetapan status itu harus orang-orang yang bersertifikat," ujarnya.

Sementara untuk rehab bangunan harus didampingi tim pemugaran, proses untuk menjaga, mengendalikan pelestarian cagar budaya sudah terda[at regulasinya. "Tentang perizinan pemugaran, adaptasi, revitalisasi. Ada tim analisis yang memang mengkaji, menganalisa terkait izin-izin tersebut," jelas Dian.

Terkait anggaran, Dian menyebut pendanaan berasal dari dana keistimewaan."Karena DIY memiliki UU Keistimewaan, sehingga kami menggunakan dana keistimewaan yang asalnya dari APBN," ujar Dian.