TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pedagang Asongan Ngeluh, Tak Diizinkan Jualan di Jalan Malioboro    

Pedagang asongan pertanyakan izin pengelola otoped listrik 

Ilustrasi kawasan Malioboro (kemenpar.go.id)

Kota Yogyakarta, IDN Times - Pedagang asongan di Malioboro mengeluhkan nasib mereka pasca relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Asongan Malioboro Yogyakarta berharap diizinkan berjualan di Malioboro.  

Baca Juga: 10 Potret Wajah Malioboro Setelah Relokasi PKL, Sepi tapi Rapi

1. Pedagang asongan minta Pemkot Yogyakarta perhatikan nasib mereka

Wisatawan memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (5/9/2021). (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Ketua Komunitas Pedagang Asongan Malioboro (KPAM) Yogyakarta Raden Ridwan Suryobintoro saat audiensi dengan Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, mengatakan tidak ada peraturan daerah atau peraturan wali kota yang menyebutkan larangan bagi pedagang asongan untuk berjualan di sepanjang Malioboro.

“Setahu kami, larangan bagi asongan hanya berlaku di kawasan Benteng Vredeburg saja. Sedangkan di Malioboro tidak ada aturan tersebut,” ujar Raden Ridwan, Senin (14/3/2022).

Mereka meminta pemerintah daerah dapat memperhatikan nasib pedagang asongan yang saat ini berjualan di sirip-sirip Jalan Malioboro.

"Sampai saat ini tidak ada komunikasi atau informasi apapun dari pemerintah daerah. Saat ini  kami jualan di sirip Jalan Malioboro, karena lokasi tersebut berada di luar kewenangan UPT Kawasan Cagar Budaya,” katanya.

2. Pertanyakan izin pengelola otoped listrik

Ilustrasi skuter listrik. Instagram.com/ramabakar

Mereka menuntut keadilan sosial lantaran pengelola penyewaan otoped listrik diizinkan beroperasi di pedestrian Jalan Malioboro. “Sejak dilakukan relokasi PKL ke lokasi baru, kami pun tidak lagi diizinkan berjualan di Malioboro. Kami menuntut keadilan sosial,” ujarnya.

“Penyewaan otoped listrik juga tidak memiliki legalitas. Mengapa mereka diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi di pedestrian Malioboro tetapi kami tidak. Karenanya, kami merasa ada ketidakadilan sosial,” imbuh Ridwan dilansir Antara. 

 

Berita Terkini Lainnya