Aktivis Soroti Baliho Pj Wali Kota Yogyakarta Tutup Iklan PBB

Meski kini baliho dengan foto Singgih Raharjo dengan ucapan selamat datang pemudik dan wisatawan telah dicopot,  menurut Tri Wahyu, ILM PBB Kota Yogyakarta yang ditutup tersebut tertempel tanda izin penyelenggara reklame insidentil (warna hijau) dari DPMPTSP Kota Yogyakarta, bertuliskan 1 April 2024 - 30 April 2024.

"Iklan resmi informasi pendistribusian PBB Pemkot Yogyakarta 2024 ternyata dalam kurun waktu tadi malah ditimpuk atau ditutup dengan iklan Selamat datang pemudik dan wisatawan di Jogja, bernuansa pengenalan diri Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo jelang Pilkada 2024," ujar Tri Wahyu.

KPH AKSI Yogyakarta juga membawa bukti foto iklan yang bernuansa pengenalan diri tersebut di perempatan GOR Amongrogo, diambil pada 26 April 2024. Sementara iklan di pertigaan Lempuyangan diambil pada 29 April 2024.

Atas temuan tersebut, KPH AKSI Yogyakarta mendatangi Kantor DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk menyerahkan surat, meminta penjelasan dari kepala dinas. Pihak KPH AKSI Yogyakarta juga meminta jawaban resmi atas temuan tersebut.

"Kami minta jawaban tertulis dan akan kita ambil, akan datang lagi ke sana (kantor DPMPTSP Kota Yogyakarta), Selasa 7 Mei 2024. Kami akan meminta jawaban surat resmi tertulis atas keanehan ini," ungkap Tri Wahyu.

Selain ditujukan ke DPMPTSP Kota Yogyakarta, surat dari KPH AKSI Yogyakarta tersebut juga ditembuskan ke Gubernur DIY, Ombudsman RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK kami beri tembusan, kami beri laporan, karena ada potensi konflik kepentingan Pj yang dilantik Bapak Gubernur sebagai pelayan publik Kota Yogyakarta, ada konflik bias ASN. Ada konflik kepentingan partisan, dan ASN dilarang berpolitik praktis," ujar Tri Wahyu.

Tri Wahyu mengungkapkan bahwa Yogyakarta sedang tidak baik-baik saja. Ia mengajak untuk mengingat Wali Kota Yogyakarta sebelumnya dijabat Haryadi Suyuti, tersandung masalah konflik kepentingan, dan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. "Kita beri pesan ke pemangku kepentingan di Jogja, ambil pembelajasannya, kalau gak mau ya tidak apa-apa," ungkapnya.