5 Pesan Sultan HB X Terkait Rencana Pembangunan Jalan Tol

04 Jul 2019, 00:19 WIB

IDN Times/Tunggul Kumoro

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan tidak ada penolakan mengenai rencana pembangunan tol yang melintasi wilayah Provinsi DIY.

Hanya saja, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan sejumlah pesan terkait jalur yang akan dilalui jalan tol baik itu Yogya-Bawen, Yogya-Solo, maupun Solo-Cilacap. Pesan dari Sultan itu sudah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas (TP5) dan Dinas PUP-ESDM DIY, beberapa waktu lalu.

"Jadi pada prinsipnya, Pak Gubernur itu tidak menolak jalan tol, seperti diberitakan koran kan disebutkan "Pak Gubernur tidak setuju tol ke bandara (YIA)'", karena memang di dalam tata ruang itu tidak ada kok tol Yogya-bandara itu," terang Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Hananto Hadi Purnomo, Rabu (3/7).

Ia mengatakan bahwa segala sesuatu terkait infrastruktur, pasti mengacu kepada rencana tata ruang. Sementara yang ada saat ini adalah tol Yogya-Cilacap via Kulon Progo, bukan Yogya-Bandara.

"Karena ketika mau menetapkan itu menjadi terlaksana, harus masuk di dalam Perencanaan Strategi Nasional(PSN) dulu. Dan tol Yogya-Cilacap itu belum masuk di dalam PSN," tegasnya.

1. Pesan pertama: Sultan tak ingin jalan tol lewat situs purbakala

Dok IDN Times/Istimewa

Dijelaskan Hananto, pesan Sultan yang pertama adalah jalan tol tidak menerabas situs-situs arkeologis. Pesan ini sendiri telah disampaikan sejak lama yaitu saat rencana pembangunan tol yang melintasi DIY santer dibicarakan.

Ketakutan Sultan seperti kejadian di Malang, Jawa Timur belum lama ini. Yakni, ditemukan Situs Sekaran yang berlokasi di tengah-tengah peta pembangunan Tol Pandaan-Malang. Akibatnya, pembangunan harus digeser beberapa meter untuk menghindari singgungan dengan situs peninggalan pra-Majapahit itu.

"Makanya hal itu dari awal Pak Gubernur itu menyampaikan, tolong kamu perhatikan betul-betul situs-situs arkeologis," ucap Hananto.

2. Pesan kedua: Seminimal mungkin mengorbankan lahan pertanian

IDN Times/Muhamad Iqbal

Pesan kedua, kata Hananto, adalah bagaimana tol nanti saat dibangun tidak terlalu bersinggungan dengan lahan pertanian berkelanjutan di DIY, mengingat saat ini Yogyakarta tak lagi memiliki banyak lahan pangan.

"Beliau juga berpesan itu. Seminimal mungkin trase tol itu memakan lahan di DIY. Mbuh pie carane," tegasnya.

3. Pesan ketiga: bermanfaat bagi masyarakat

IDN Times/Prayugo Utomo

Keberadaan tol harus memberikan manfaat bagi warga DIY. Itulah bunyi pesan ketiga Sultan terkait rencana pembangunan tol di kemudian hari.

"Pak Gubernur itu selalu memikirkan masyarakat beliau. Pertama kali yang jadi perhatian beliau adalah masyarakatku entuk opo nek ada infrastruktur dibangun di situ," tutur Hananto.

Oleh karenanya, wajib dipertimbangkan mengenai lokasi atau titik-titik masuk dan keluar jalan tol.

"Infrastruktur itu berfungsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, di mana masyarakat itu bisa mendapat manfaat dari keberadaan tol tersebut melalui entry maupun exitnya," kata Hananto memperjelas.

4. Pesan keempat: akses masyarakat terhalang tembok

Ilustrasi kemacetan (IDN Times/Ilyas Listianto Mujib)

Hananto menyampaikan pesan Sultan yang berikutnya, bahwa jangan sampai keberadaan tol malah jadi suatu tembok atau jurang pemisah antar masyarakat. Karena, dengan dibangunnya tol kemungkinan besar akan ada rute dan jalan yang tertutup.

"Ketika jalan tol itu dibangun, dipagari kiri-kanan, masyarakat menyeberang jadi tidak bisa. Artinya kalau itu nabrak kampung, kampung yang tadi mestinya satu kesatuan, menjadi terbelah," sebutnya.

5. Pesan kelima: pembangunan jalan tol tidak masuk perkampungan

ilustrasi arus mudik di jalan tol (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

Pelaksana Harian Unit Manajemen TP5 DIY, Rani Sjamsinarsi menambahkan selain empat pesan itu, Sultan juga mengingatkan agar sebisa mungkin pembangunan jalan tol tidak mengenai permukiman.

"Walaupun ini susah. Tapi nanti pasti akan ada satu dua (yang kena), gitu. Termasuk tadi membelah yang kemudian membatasi masyarkat berinteraksi, ini juga diupayakan tidak terjadi. Bukan tidak boleh sama sekali, karena akan sangat susah," ujarnya.

Meski sudah ada aturan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tetap saja Rani menegaskan bahwa pihaknya akan tetap turun ke lapangan. Demi menjalankan fungsi sosialisasi kepada masyarakat terdampak pembangunan jalan tol.

"Jadi saya hanya bisa menginformasikan, Yogya-Bawen, Yogya-Solo, Insyaallah muntup-muntup (segera terlaksana). Tadi pagi saya kontak Jakarta untuk Pak Dirjen ketemu Ngarso Dalem. (Sultan) Di situ Ngarso Dalem akan memberikan statemen bersama Dirjen Binamarga. Kalau saat ini belum bisa menjelaskan lebih detail," pungkasnya.