40 Persen Reservasi MICE Hotel di DIY Dibatalkan Imbas Efisiensi APBN
- Kementerian dan pemda membatalkan reservasi MICE hingga 40% untuk efisiensi belanja APBN dan APBD 2025.
- Pembatalan reservasi dimulai sejak November lalu, menyebabkan nasib resto di DIY tak jauh beda.
- PHRI meminta kebijakan efisiensi ini dikaji ulang karena berdampak besar pada perhotelan dan resto serta ekonomi daerah.
Yogyakarta, IDN Times - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkap adanya pembatalan reservasi untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) oleh kementerian serta pemerintah daerah hingga mencapai 40 persen untuk periode 2025.
Pembatalan reservasi MICE ini ditengarai sebagai imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu.
1. Batalkan reservasi sejak akhir 2024
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, pembatalan reservasi dimulai sejak November tahun lalu. Kata dia, sejumlah kementerian hingga pemda batal melakukan pemesanan untuk MICE ketika rencana efisiensi anggaran pemerintah berembus.
"Sampai 40 persen reservasi dibatalkan. Sejak inpres itu keluar, kementerian-kementerian langsung (membatalkan reservasi)," kata Deddy saat dihubungi, Rabu (29/1/2025).
Demikian pula sektor resto di wilayah DIY, kata Deddy, nasibnya juga tak jauh beda.
2. Pemerintah penyumbang MICE terbesar
Pembatalan reservasi ini, lanjut Deddy, terjadi secara bergelombang saat sebenarnya prospek sedang bagus-bagusnya.
Deddy berujar, pemerintah menjadi penyumbang MICE paling banyak, rata-rata 40 persen secara keseluruhan. Pada tahun lalu, angka itu meningkat sampai 50 persen hingga setidaknya sebelum wacana pengetatan anggaran bergaung.
"Besar MICE DIY itu (dari pemerintah), lha ini sudah habis kita," bebernya.
Artinya, perhotelan dan resto mengalami kehilangan besar dan diyakini akan berdampak pada operasional hotel. Efisiensi pengeluaran dengan cara pengurangan tenaga kerja bukan tidak mungkin.
Deddy menyampaikan perputaran ekonomi anggaran agenda kementerian di daerah tak berhenti di hotel dan restoran. Bisnis akomodasi ini punya rantai panjang hingga ke petani-peternak selaku mitra pemasok bahan makanan dan UMKM yang memasok berbagai keperluan.
"Ada travel agent, event organizer juga (yang akan terdampak)," tegasnya.
3. Surati presiden dan kementerian terkait
Maka dari itu, kata Deddy, DPP PHRI telah menyampaikan surat yang ditandatangani seluruh DPD organisasinya, meminta agar kebijakan efisiensi ini dikaji ulang. Surat itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait.
"Perekonomian nggak akan bisa berjalan kalau itu diterapkan, terutama di daerah. Perlu diketahui, kami (perhotelan) itu salah satu penyumbang pajak terbesar," ungkap Deddy.
"Pemerintah daerah siap-siap aja kehilangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Caranya, memangkas berbagai pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) hingga dana transfer buat pemda.
Arahan ini termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Melalui inpres itu pula, Prabowo meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk membatasi anggaran perjalanan dinas, yang harus dipangkas hingga 50 persen.
