TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pejabat Negara Dilarang Bukber, Ini Respons Haedar Nashir

Konsistensi pemerintah dipertanyakan

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, membagikan takjil gratis secara simbolis kepada mahasiswa UMY. (IDN Times/Daruwaskita)

Bantul, IDN Times - ‎Presiden RI Joko Widodo melarang pejabat dan ASN untuk menggelar buka puasa bersama alias bukber selama Ramadan 1444 Hijriyah/2023 M. Larangan tersebut pun mendapatkan pro dan kontra dari sejumlah tokoh dan masyarakat. Lantas, bagaimana Ketua Umum PP Muhammadiyah menyikapinya?

1. PP Muhammadiyah sejak dahulu konsisten kesatuan kebijakan‎

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Daruwaskita)

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan PP Muhammadiyah sejak dahulu konsisten kesatuan kebijakan. 

"Jadi kalau ada larangan buka bersama, maka di saat yang sama masih ada konser bersama, acara yang melibatkan massa tinggi di tingkat daerah bahkan secara nasional, sehingga orang akan bertanya sejauh mana konsistensi itu," kata Haedar usai membagikan takjil gratis secara simbolis kepada ribuan mahasiswa UMY di Kampus UMY, Jumat (24/3/2023).

Baca Juga: Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama Selama Ramadan 1444 H

2. Pelarangan bukber harus koheren dengan kebijakan lainnya‎

pinterest.com/Kalbar SATU

Haedar menegaskan tidak ada masalah jika kegiatan buka bersama dibatasi atau dilarang namun harus koheren dengan kebijakan lainnya.

"Nah sekarang jadi masalah karena konser besar musik sangat luar biasa bahkan satu tahun lalu ada kegiatan di Mandalika dengan kegiatan internasional massanya sangat luar biasa. Padahal saat ini masih suasana (COVID-19) belum landai," ungkapnya.

Baca Juga: Ratusan Stan Jajanan Ramaikan Kampung Ramadan Jogokariyan Ke-19

Berita Terkini Lainnya