Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bantul, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebut KPK masih banyak menerima laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh lurah desa di Indonesia. Namun, KPK tidak punya kewenangan untuk menanganinya karena sesuai UU KPK No 11 KPK hanya bisa menangani kasus yang menyangkut pejabat negara dan penegak hukum.
"Sayangnya lurah itu bukan pejabat negara sehingga tidak bisa ditangani oleh KPK," ujarnya disela-sela Peluncuran Desa Anti Korupsi di Kampung Mataraman, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Rabu (1/12/2021).
Baca Juga: KPK Sebut Tahun 2020-2021, Puluhan Perangkat Desa Terlibat Korupsi
1. Laporan korupsi di desa dikoordinasikan dengan Kemendes PDTT
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam acara launching Desa Anti Korupsi di Kampung Mataraman, Bantul, Yogyakarta.(IDN Times/Daruwaskita) Meski tak bisa menangani dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh lurah desa, KPK selalu berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut. Kementerian Desa lah yang bisa melakukan klarifikasi terhadap laporan dugaan tersebut.
"Jangan sampai laporan itu hanya karena ketidaksukaan dengan lurah atau kalah dalam kompetisi pemilihan lurah sehingga membuat laporan," ucapnya.
2. Pemberantasan korupsi tidak hanya dengan memenjarakan seseorang
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti) Di sisi lain kata Marwata bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dengan memidanakan atau memenjarakan seseorang. Yang lebih utama, adalah bagaimana kerugian negara itu bisa dikembalikan ke negara. Marwata menyatakan kondisi geografis desa di luar Jawa tidak bisa dibayangkan seperti di pulau Jawa di mana kantor Pengadilan Tipikor bisa dijangkau dengan mudah.
"Kalau di luar Jawa, Pengadilan Tipikor ada di pusat ibu kota provinsi. Penyidik yang akan memproses hukum para lurah desa atau perangkat desa tidak punya biaya untuk menyelesaikan kasus tersebut sehingga langkah yang terbaik adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara tersebut ketika masih dalam proses penyelidikan," ujarnya.
Di sisi lain harus ada sanksi tegas bagi perangkat desa baik lurah atau aparatur desa yang terbukti melakukan korupsi. Sanksi bisa diberikan seperti pemecatan terhadap jabatan lurah atau aparatur desa yang melakukan tindak korupsi.
"Kalau sudah mengembalikan kerugian negara sanksi harus tetap diberikan, seperti pemecatan dan jika sanksi tersebut belum ada aturannya maka harus dibuat aturan," ungkapnya.
KPK, kata Marwata, bisa melakukan tindakan kepada lurah atau perangkat desa jika ada keterlibatannya dengan pejabat negara atau penegak hukum seperti kasus yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Di mana calon Plt Kepala Desa harus menyetor sejumlah uang kepada kepala daerah.
"Kalau berani menyetor uang hanya untuk jabatan Plt Kepala Desa tentunya para Plt Kepala Desa pasti ingin uangnya kembali dan akhirnya korupsi dilakukan," ucapnya.
Baca Juga: Eks Lurah Srigading Sempat Unggah Surat Terbuka, Ini Respons Bupati
