Terlambat Isi PDSS, Siswa Bisa Gagal Ikut SNBP 2026
- Panitia SNPMB 2026 ingatkan sekolah jangan terlambat isi PDSS, sebab siswa bisa gagal ikut SNBP meski tanpa sanksi formal.
- Edukasi dan kejujuran lebih diutamakan, sementara TKA kembali jadi syarat wajib untuk verifikasi nilai rapor.
- Tidak ada blacklist sekolah, tetapi kuota bisa dikurangi demi pemerataan jika tidak digunakan optimal.
Yogyakarta, IDN Times – Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 mengingatkan sekolah agar tidak terlambat dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Pasalnya, meski tidak ada sanksi formal, keterlambatan pengisian data bisa berakibat fatal bagi siswa.
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers peluncuran SNPMB 2026 yang digelar secara daring pada Selasa (16/9/2025). Ia menegaskan bahwa akibat terbesar dari keterlambatan adalah hilangnya kesempatan siswa untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
1. Tidak ada sanksi formal, tapi siswa yang dirugikan
Eduart menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi administratif kepada sekolah yang terlambat. Namun, konsekuensi nyata akan langsung dirasakan siswa karena mereka otomatis tidak bisa mendaftar SNBP jika data tidak masuk ke sistem.
“Tentu kita tidak ingin langsung memberi sanksi, tetapi sebisa mungkin jangan ada lagi sekolah yang terlambat seperti periode sebelumnya. Waktu pengisian tahun ini sudah lebih panjang dibanding tahun lalu, jadi kami sangat menghimbau agar sekolah tidak telat. Kasihan siswanya,” ujarnya.
2. Edukasi lebih diutamakan daripada sanksi
Eduart menegaskan kembali bahwa pendekatan persuasif dan edukatif lebih diutamakan dalam penyelenggaraan SNPMB. Tujuan utama seleksi nasional ini adalah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, ia berharap sekolah lebih disiplin dalam pengisian PDSS, menjaga integritas data, dan membimbing siswa agar mengikuti seluruh tahapan seleksi secara jujur.
Track record lembaga pendidikan akan tetap menjadi catatan dalam sistem seleksi nasional. “Keterlambatan PDSS itu memang tidak ada sanksi formal, tetapi konsekuensinya berat: siswa kehilangan kesempatan ikut SNBP. Itu bisa disebut sanksi sosial yang jauh lebih merugikan dibanding hukuman administratif,” jelasnya.
3. TKA jadi syarat wajib untuk menjaga integritas seleksi
Selain PDSS, Eduart juga menyoroti peran Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang kembali diberlakukan sebagai syarat wajib dalam SNBP 2026. Menurutnya, TKA digunakan untuk memverifikasi nilai rapor yang diunggah sekolah.
“Kalau ada 20 siswa dari satu sekolah ikut SNBP dan nilai rapornya sejalan dengan TKA, berarti valid. Tapi kalau ada perbedaan mencolok, tentu akan jadi perhatian kami. Jadi TKA penting untuk menjaga integritas seleksi,” kata Eduart.
4. Tidak ada blacklist sekolah, tapi kuota bisa dikurangi
Menjawab kekhawatiran publik, Eduart menegaskan tidak ada perguruan tinggi yang mem-blacklist sekolah tertentu dalam SNBP maupun SNBT. Meski begitu, kuota sekolah bisa saja dikurangi jika tidak digunakan secara optimal. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk pemerataan, bukan hukuman.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dari pihak sekolah maupun siswa dalam proses seleksi. “Nilai tinggi hasil manipulasi tidak akan membantu. Saat kuliah, yang tidak siap pasti kesulitan bahkan bisa DO. Itu yang ingin kita cegah. Karena itu mari kita junjung tinggi kejujuran, baik di SNBP maupun SNBT,” pungkasnya.
