Benarkah Jogja Tidak Pernah Dijajah? Begini Penjelasannya
- Yogyakarta memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa perjuangan kemerdekaan.
- Pada masa kepemimpinan Sultan HB III, keraton dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Notokusumo, yang kemudian mendirikan Kadipaten Pakualaman.
- Pemerintah Kolonial Belanda mendekatkan diri dengan keraton Yogyakarta untuk memanfaatkan prinsip feodalisme dan menjalankan politik yang merugikan Kasultanan Ngayogyakarta.
Selama berabad-abad lamanya, bangsa lain menduduki wilayah Indonesia yang selama ini kita kenal dengan sebutan 'masa penjajahan'. Terdapat 6 negara yang pernah menduduki wilayah Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang.
Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam sejarah. Maka, pernyataan bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda menimbulkan tanda tanya.
Benarkah demikian? Untuk menjawab rasa penasaranmu, simak ulasan di bawah ini!
1. Berdirinya Kasultanan Yogyakarta
Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu menilik sejarah Yogyakarta terlebih dulu. Keraton Yogyakarta berdiri pada tahun 1755 yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, tepatnya setelah perjanjian Giyanti yang memecah Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Dalam perjalanannya, wilayah Kasultanan Yogyakarta banyak mengalami pasang surut, utamanya dipengaruhi oleh pemerintah kolonial. Pada 1812 saat Inggris memasuki keraton, Sultan HB II dipaksa turun takhta, digantikan oleh Sri Sultan HB III.
Pada masa kepemimpinan Sultan HB III, keraton dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Notokusumo, seorang Adipati Paku Alam I yang diangkat oleh Inggris. Atas hak otonominya atas wilayah tersebut, pada 1813 Adipati Paku Alam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman.
2. Kedudukan Kasultanan Yogyakarta pada masa kolonial
Pada masa itu, kedudukan Kasultanan Yogyakarta berdasarkan hukum merupakan vassal state, artinya memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun demikian, pada praktiknya pemerintah Hindia Belanda banyak menjalankan politik yang merugikan Kasultanan Ngayogyakarta.
Pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu sengaja mendekatkan diri dengan keraton dengan maksud memanfaatkan prinsip feodalisme yang memang sudah melekat di masyarakat. Feodalisme adalah konsep dari adanya struktur hierarki masyarakat, yang terdiri atas penguasa (raja dan masyarakat) dan rakyat (petani dan buruh).
Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Tujuan Pemerintah kolonial menjalin hubungan dengan para petinggi adalah memudahkan mereka dalam menjangkau masyarakat untuk mengikuti kebijakan mereka.
3. Hubungan diplomasi antara Pemerintah Kolonial Belanda dan Keraton Yogyakarta
Pada masa kepemimpinan Sri Sultan HB VIII, dilakukan diplomasi antara keraton dengan kolonial. Diplomasi ini merupakan suatu taktik politik yang diharapkan dapat melancarkan aspirasi keraton yang kerap mendapatkan tekanan dan pembatasan dari pemerintah kolonial.
Adapun bentuk diplomasi yang dijalankan adalah melalui pementasan budaya di Keraton Yogyakarta, seperti seni tari, seni musik, seni wayang wong, seni arsitektur, hingga kuliner. Semua bidang seni tersebut digelar dalam satu pertunjukan yang mewah dan megah.
Semua bentuk diplomasi budaya tersebut bertujuan untuk membuat pihak pemerintah kolonial terlena dengan kesenangan lewat pertunjukan seni, sehingga hubungan antara keraton dan pemerintah kolonial terjaga dengan baik. Meskipun pengaruh dan intervensi Belanda masih membayangi pergerakan sultan dan keraton, kesenian mampu tampil sebagai bagian dari kejayaan Keraton Yogyakarta pada masa itu.
Hubungan Yogyakarta dengan Pemerintah Kolonial pada masa penjajahan memiliki dinamika yang kompleks. Pernyataan Yogyakarta tidak pernah dijajah tidak sepenuhnya benar. Hal ini karena meski Yogyakarta memiliki kedudukan sejajar dengan kolonial, pada praktiknya baik Belanda maupun Inggris turut mengintervensi jalannya pemerintahan keraton.
