Pemda DIY: Relokasi Permukiman di Sumbu Filosofi Tak Perlu Dicemaskan

Dian menambahkan, relokasi dimaksudkan untuk kepentingan atribut Sumbu Filosofi yang mengalami kerusakan imbas intervensi bangunan-bangunan yang tidak pada tempatnya.

Menurutnya, ketentuan pada kebijakan melanjutkan relokasi secara prinsip tidak kaku lantaran bukan merupakan rekomendasi perbaikan. Dian menuturkan, itu adalah saran demi menguatkan Pemda DIY dalam mengelola kawasan Sumbu Filosofi.

"Kalau perbaikan beda lagi. Kebetulan Indonesia dipandang oleh UNESCO sudah mampu menangani, jadi itu adalah penguatan supaya kita punya upaya yang kemudian lebih sesuai standar internasional," klaim Dian.

Kebijakan relokasi di dalam kawasan Sumbu Filosofi, lanjut Dian, sebenarnya bukan barang baru karena pernah diimplementasikan saat memindahkan para pedagang kaki lima (PKL) ke Teras Malioboro 1 dan 2.

Relokasi PKL dilakukan jauh sebelum sidang penetapan warisan dunia. Kemudian waktu mengosongkan pemukiman ilegal yang menempel pada sisi dalam tembok Benteng Keraton Yogyakarta.

Selain ilegal, permukiman yang berpotensi menjadi sasaran relokasi adalah yang jelas-jelas berdiri di atas Sultan Ground atau Tanah Kasultanan alias Kagungan Dalem.

"Dan berdasarkan perjanjian dulu kalau dibutuhkan kan memang bersedia untuk diminta kembali," imbuhnya.

Dian mengklaim, pengosongan permukiman informal menyangkut revitalisasi Benteng Keraton itu disertai dengan pemenuhan hak masyarakat berupa uang bebungah atau hadiah uang untuk pindah dari kawasan itu.

"Itu bahkan kajiannya sudah sejak dari 2015. Jadi sebenarnya mengapa penetapan warisan dunia kemarin sidangnya mulus karena sudah ada bukti-buktinya," ujar Dian menegaskan.

Pemda DIY telah menerima rekomendasi dari UNESCO menyangkut kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang telah disahkan sebagai warisan budaya dunia pertengahan September kemarin.

Terdapat tujuh butir poin dalam rekomendasi UNESCO tersebut, termasuk di antaranya adalah melanjutkan penerapan proses relokasi sukarela pemukiman informal di dalam kawasan.

"Dengan memastikan bahwa hak dan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi," demikian bunyi butir keempat rekomendasi UNESCO dalam salinan yang diterima Minggu (1/10/2023) kemarin.

Sementara rekomendasi lain dari, UNESCO antara lain menganjurkan upaya menguraikan secara lebih rinci penerapan pendekatan Historic Urban Landscape dalam mengelola tekanan pembangunan perkotaan di Yogyakarta.

Berikutnya adalah menyempurnakan indikator-indikator pemantauan agar memadai untuk mengukur langsung kondisi konservasi atribut dengan Nilai-Nilai Universal yang Luar Biasa (Outstanding Universal Values).

Lalu, mempertahankan moratorium pembangunan hotel dan memastikan pelaksanaannya di zona penyangga, sembari menyelesaikan kajian daya dukung dan membuat peraturan khusus yang secara permanen akan mencegah pembangunan gedung-gedung tinggi.

Rekomendasi kelima berbumyi mempertimbangkan kemungkinan perluasan batas dan zona penyangga di beberapa bagian kawasan di masa mendatang dengan mengajukan permintaan sedikit perubahan batas agar pengelolaan tekanan pembangunan perkotaan lebih efektif.

Keenam, meneruskan pengembangan Rencana Manajemen Risiko Bencana untuk kawasan. Termasuk pelatihan pengurangan risiko dan tanggap bencana.

Ketujuh atau terakhir, memberlakukan pedoman penilaian dampak warisan budaya yang baru saja diselesaikan dan memastikan bahwa semua pembangunan perkotaan yang
besar, pariwisata, dan proyek infrastruktur yang dapat berdampak pada kawasan dikomunikasikan kepada Pusat Warisan Dunia sesuai dengan paragraf 172 Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia.