MPBI DIY Desak Pemda Keluarkan SE THR untuk Ojol dan PRT

Irsad menyebut THR menjadi sangat penting bagi buruh di tengah-tengah kenaikan harga sembako dan kebijakan upah murah. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih. Bagi buruh kontrak dengan masa kerja yang kurang dari 1 tahun, tetapi telah lebih dari 3 bulan, diberikan secara proporsional dengan rumus.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR," kata Irsad.

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pemberian THR oleh pengusaha didasarkan atas masa kerja buruh, bukan status kerja (dirumahkan atau bekerja di kantor) maupun keadaan buruh yang sedang sakit. Dengan demikian, pekerja/buruh yang sedang dirumahkan (berarti tidak di-PHK) berhak atas THR secara penuh sebesar satu bulan upah selama ia telah mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih.

Irsad menjelaskan dalam masyarakat dikenal istilah asisten rumah tangga, namun dalam peraturan yang berlaku, istilah yang dikenal adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT). Mengenai PRT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker 2/2015). Peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada PRT.

PRT menerima upah/imbalan dalam bentuk lain dari orang perseorangan yang mempekerjakan PRT, atau disebut juga Pengguna PRT. Pengguna PRT dalam hal ini dapat merekrut calon PRT secara langsung atau melalui Lembaga Penyalur PRT.

Dikatakan Irsad, PRT mempunyai hak memperoleh informasi mengenai pengguna, mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya, lalu mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja. Kemudian, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan, mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, mendapatkan tunjangan hari raya (THR), dan berkomunikasi dengan keluarganya.

"Oleh karena itu, berdasarkan Permenaker 2/2015, disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari Pengguna PRT adalah memberikan THR sekali dalam setahun," kata Irsad.

Mudik ke Sleman, Dishub Minta Hindari 2 Jalur Berbahaya Ini

Irsad juga menyebut mengacu pada Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.0/III/2024 mengenai Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI mengimbau perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol dan kurir logistik menjelang Lebaran 2024. THR Keagamaan wajib dibayarkan kepada pekerja ojol sebesar rata-rata upah yang diterima dalam 1 tahun terakhir sebelum Hari Raya. Pembayaran THR kepada pengemudi ojek daring atau ojol dan kurir harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Berdasarkan hal tersebut MPBI DIY menuntut Gubernur DIY mengeluarkan SE tentang Pembayaran THR untuk Pekerja Rumah Tangga dan Pengemudi Ojek Online. Gubernur DIY memberikan insentif sembako kepada pekerja/buruh di DIY menjelang Hari Raya Idulfitri 2024 dikarenakan Upah Minimum Kota (UMK) DIY tergolong rendah," ucap Irsad.

Kemudian, MPBI DIY meminta Pemda DIY, melalui Disnakertrans, memastikan penerapan UMK DIY 2024 karena hal tersebut mempengaruhi besaran THR buruh terutama bagi pekerja/buruh yang masih mendapatkan upah di bawah UMK DIY 2024. Pemda DIY, melalui Disnakertrans, memastikan bahwa system kontrak/PKWT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena hal ini turut mempengaruhi besaran THR bagi buruh terutama bagi buruh pekerja kontrak/PKWT. Lalu, Pemda DIY meminimalisir PHK dan skema habis kontrak PKWT menjelang Hari Lebaran 2024.