Kejati DIY Sita Mobil dan 6 Jam Tangan dari Rumah Staf Ahli Bupati Sleman
- Penyidik menyita mobil Toyota Innova dan enam jam tangan dari rumah tersangka sebagai barang bukti.
- ESP ditahan di Lapas Wirogunan selama 20 hari ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka melanggar UU Pemberantasan Tipikor.
Sleman, IDN Times - Tim Penyidik Kejati DIY menggeledah kediaman Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro alias ESP, Jumat (26/9/2025). Hal ini dilakukan setelah Kamis (25/9/2025), ESP ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bandwidth internet dan sewa colocation Disaster Recovery Center (DRC).
Kasus ini menyangkut jabatan ESP sebelumnya yaitu sebagai kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp3 miliar.
1. Geledah rumah tersangka di Sleman
Kasi Penkum Kejati DIY, Herwatan menjelaskan, penggeledahan Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DIY di rumah ESP yang terletak di Condongcaur, Depok Sleman.
Penggeledahan untuk melengkapi berkas penyidikan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bandwidth internet tahun 2022-2024 dan pengadaan sewa colocation DRC tahun 2023-2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati DIY.
Setelah rangkaian prosedural, penyidik menggeledah garasi, kamar tidur dan ruangan lain yang diduga terdapat barang-barang lain terkait kasus ESP.
2. Sita mobil dan jam tangan
Herwatan memaparkn, penyidik berhasil mengamankan beberapa harta milik ESP sebagai barang bukti. "Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Innova dan enam jam tangan berbagai merk," urai Herwatan.
3. Ditahan di Lapas Wirogunan
Pasca penetapan tersangka, ESP ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta atau Lapas Wirogunan selama 20 hari ke depan.
ESP disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), 3 atau 12 huruf e jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
