Jelang Nataru, Konsumsi Pertalite-Biosolar DIY Diprediksi Jebol Kuota

Proyeksi Pertalite menjadi salah satu perhatian Pemda DIY. Dari kuota yang saat ini tersedia sebanyak 521.620 kiloliter (KL), kebutuhan hingga penghujung tahun diperkirakan mencapai 545.455 KL.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 23.835 KL antara kebutuhan yang diproyeksikan dengan kuota yang tersedia. Jumlah tersebut kemudian diajukan sebagai tambahan kuota Pertalite.

Angka ini berbeda dengan kondisi pada 2025. Saat itu, penyaluran Pertalite tercatat 519.900 KL atau masih berada di bawah kuota yang dialokasikan sebesar 554.870 KL.

Atik mengatakan peningkatan konsumsi pada tahun ini perlu menjadi perhatian, terutama karena periode akhir tahun biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat dan wisatawan.

"Tahun lalu konsumsi keduanya masih di bawah batas aman kuota. Untuk tahun 2026 ini, konsumsi masyarakat diproyeksikan meningkat tajam hingga melampaui batas kuota yang ditetapkan," ujar Atik.

Situasi serupa diproyeksikan terjadi pada Biosolar. Pemda DIY memperkirakan kebutuhan hingga akhir 2026 mencapai 189.438 KL.

Padahal, kuota Biosolar yang tersedia saat ini hanya 180.281 KL. Artinya, terdapat kekurangan sekitar 9.157 KL yang diusulkan untuk mendapatkan tambahan alokasi.

Jika dibandingkan dengan realisasi 2025, konsumsi Biosolar juga menunjukkan perbedaan. Tahun lalu, penyalurannya mencapai 178.006 KL dari kuota sebesar 179.914 KL.

Atik menilai tambahan kuota diperlukan sebagai langkah antisipasi agar peningkatan kebutuhan BBM selama periode Nataru tidak berujung pada persoalan pasokan.

"Langkah antisipatif ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kekurangan pasokan dan kelangkaan BBM, baik Biosolar maupun Pertalite di wilayah DIY menjelang akhir tahun 2026," tegas Atik.

Pengajuan tambahan kuota dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota di DIY. Namun, besaran kebutuhan setiap daerah berbeda sesuai dengan proyeksi konsumsi masing-masing.

Untuk Pertalite, Kabupaten Bantul menjadi wilayah dengan kebutuhan tambahan yang diproyeksikan paling besar, yakni sekitar 6.377 KL.

Sementara itu, kebutuhan tambahan Biosolar tertinggi diperkirakan berada di Kabupaten Sleman dengan jumlah sekitar 3.059 KL.

Kendati demikian, angka tersebut belum menjadi keputusan final. Penetapan tambahan kuota tetap berada di tangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Besaran tambahan juga masih dapat berubah setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap realisasi penyaluran BBM.

'Namun, sekali lagi pada akhirnya yang menentukan besaran tambahan alokasi kuota adalah BPH Migas berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi realisasi penyaluran yang dilakukan oleh Badan Usaha Penugasan (Pertamina)," pungkasnya.