Instruksi Hemat Anggaran Megawati ke Kepala Daerah Diklaim Sukses

Menurut Hasto, DPP PDIP turun langsung untuk membantu mematangkan berbagai gagasan yang disusun pemerintah daerah. Ia mencontohkan program padat karya serta rehabilitasi Sungai Code di Yogyakarta yang diupayakan terintegrasi dengan peningkatan produksi masyarakat.

Keberhasilan serupa, lanjutnya, juga terlihat di DKI Jakarta yang dipimpin pasangan kader PDIP, Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno. Keduanya disebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan inovatif dan kreatif tanpa membebani masyarakat.

Hasto menambahkan, para kepala daerah aktif maupun mantan kepala daerah juga terus berkomunikasi dan saling berbagi pengalaman dalam merancang kebijakan ke depan. Ia bahkan mengusulkan kepada Hasto Wardoyo untuk mengundang mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, guna mengembangkan konsep siklus kuliner 24 jam.

Selain itu, ia juga mendorong pembangunan konektivitas antara Yogyakarta dengan Surakarta, Purworejo, Magelang hingga Semarang, dengan tujuan mengembangkan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan.

"Sehingga saat ini seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan saling berbagi pengalaman untuk kemudian menampilkan daya kreativitas di tengah berbagai kesulitan-kesulitan dalam kehidupan perekonomian kita agar rakyat menjadi fokus perhatian utama kita," imbuh Hasto.

Hasto selain itu juga menilai pemerintah Indonesia perlu mulai bersiap untuk menghadapi potensi krisis akibat ketidakpastian global, khususnya di tengah konflik antara Iran dan AS-Israel.

"Harus kita siapkan, harus kita siapkan secara progresif," kata Hasto.

Hasto menyinggung bahwa Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis multidimensi di masa lalu yang berhasil diselesaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat memimpin negara.

"Termasuk utang pinjaman IMF pun bisa dilunasi dalam kepemimpinan beliau," ujarnya.

Menurut Hasto, dalam menghadapi krisis, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan efisiensi pengeluaran, baik di tingkat pemerintah maupun rumah tangga. Pengeluaran yang tidak penting harus ditekan dan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

Ia mencontohkan bahwa pengeluaran produktif bisa diarahkan pada pengembangan usaha kecil yang mampu mendorong perekonomian lokal, seperti membuka cabang usaha kuliner yang memiliki prospek besar.

"Termasuk perlunya evaluasi terhadap pemotongan anggaran di daerah. Transfer ke daerah yang dipotong itu perlu dilakukan evaluasi dan kemudian harus mendorong bagaimana daerah punya kemampuan untuk mendorong daya tahan perekonomian kita. Maka PDI Perjuangan mengusulkan kebijakan fiskal resilience ketahanan fiskal," bebernya.

Selain efisiensi, Hasto menegaskan bahwa peningkatan pendapatan menjadi langkah penting berikutnya dalam menghadapi krisis. Ia menilai, penegakan hukum yang adil merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia menambahkan, tanpa adanya kepastian hukum. Termasuk dalam penyelesaian persoalan lahan serta kemudahan dalam birokrasi perizinan investasi akan sulit masuk ke Indonesia.

"Tanpa adanya hukum yang berkeadilan, tanpa ada kepastian terhadap penyelesaian masalah tanah misalnya, kemudian birokrasi yang mempermudah perizinan, tidak akan ada investasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, PDIP berkomitmen untuk ikut berkontribusi melalui kader-kadernya di daerah dan legislatif.

"Nah sehingga langkah-langkah itulah yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat. Dan kemudian bagi PDI Perjuangan, kami membantu dengan cara mendorong kepala-kepala daerah kami, anggota legislatif kami untuk menciptakan daya gerak ekonomi rakyat," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas produksi, terutama di sektor pertanian, dengan memanfaatkan teknologi terapan guna mengatasi keterbatasan sumber daya seperti air.

Selain itu, diversifikasi pangan juga menjadi perhatian, dengan mendorong penanaman berbagai komoditas pendamping beras untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.

"Kemudian kami juga mempelopori menanam sepuluh tanaman pendamping beras seperti singkong, kemudian umbi-umbian dan sebagainya. Yang paling penting adalah perut rakyat itu jangan sampai lapar," ucap Hasto.