Emak-emak Jogja Tuntut Negara soal Wafatnya 5 Peserta Latsarmil SPPI

Rikka Iffati, bagian dari Suara Ibu Indonesia mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah menghentikan program pelatihan SPPI yang berbau militeristik.

Terlebih, Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer KDMP menelan anggaran hingga Rp30 juta per orang.

"Program latihannya yang ternyata tidak tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan malah lebih cenderung ke militeristik, dan ternyata itu menimbulkan, mengakibatkan korban-korban nyawa yang tidak perlu dan sangat mahal," kata Rikka.

"Itu kan kami ya, uang uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting seperti misalnya membayari tenaga-tenaga pendidik dengan lebih layak," lanjutnya.

Langkah Kemhan menghentikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta SPPI dan menggantinya dengan Latihan Pembekalan Bela Negara serta Manajerial, menurut Rikka, belumlah cukup.

Pihaknya lebih meminta agar program itu dihentikan sepenuhnya atau diubah konsepnya secara total.

"Tentu saja (tuntutan) dihentikan, tapi saya dengar kurikulumnya sudah diubah ya. Tapi masih banyak unsur-unsur pelatihan lain yang menurut kami itu buang-buang uang. Dana segitu besar, kenapa enggak misalnya menggandeng yang asosiasi koperasi atau apa, itu kan sudah ada ya," katanya.

"Kenapa enggak menggandeng itu? Kenapa harus militer yang masuk? Padahal ini kan KDMP kan harusnya koperasi, harusnya di sesuatu yang diinklusi oleh masyarakat sipil. Jadi kami menolak itu juga menolak militerisasi dalam berbagai hal yang seharusnya dilakukan oleh sipil," sambung dia.

Selain menyoroti program SPPI, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain kepada pemerintah. Mereka mendesak evaluasi terhadap program-program yang dinilai boros dan tidak tepat sasaran, serta meminta anggarannya dialihkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan membantu masyarakat kecil.

Mereka juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dengan menghadirkan skema penyerapan hasil pertanian yang tidak bergantung pada satu program saja. Selain itu, pemerintah didorong meninjau ulang kebijakan perpajakan yang dinilai membebani pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Dalam aksi tersebut, Suara Ibu Indonesia turut mendesak perbaikan nasib pekerja prekariat, termasuk pengemudi ojek online, melalui penyediaan lapangan kerja dan kebijakan yang melindungi pendapatan mereka.

Massa juga meminta pemerintah menjamin stabilitas pasokan listrik, meningkatkan transparansi terkait penyebab pemadaman, serta memberikan kompensasi yang layak bagi masyarakat dan UMKM yang terdampak.

Di bidang demokrasi dan hak sipil, mereka menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan tahanan politik, atau setidaknya memastikan setiap proses hukum berjalan secara transparan, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

Suara Ibu Yogyakarta dalam aksinya kali ini juga menggelar diskusi publik, orasi, doa bersama, dan bunyi-bunyian panci sebagai simbol protes dari dapur rakyat dan ibu-ibu.

Para ibu-ibu juga melakukan aksi bagi-bagi sayuran kepada para pengendara yang melintas.

Mereka juga menggaungkan tren "klakson kalau capek jadi WNI" atau bentuk aksi solidaritas dan protes damai yang disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa di berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.