DPRD Bantul: Pemkab Lamban Salurkan Bantuan Warga Terdampak COVID-19

Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharjo mengatakan pelaksanaan status tanggap darurat COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020 silam telah berlangsung satu bulan. Namun, hingga detik ini belum ada bantuan baik sembako maupun bantuan tunai yang diterima warga terdampak COVID-19.

"Pemerintah pusat, Pemda DIY dan Kabupaten Bantul sampai saat ini masih berwacana dan tidak melakukan eksekusi terhadap wacana tersebut. Sementara masyarakat yang terdampak langsung COVID-19 sudah mulai kelaparan," ujarnya disela-sela penyaluran bibit tanaman sayuran di Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu (19/4).

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku penyaluran sembako sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena PHK maupun yang dirumahkan karena mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan. Sebagian pun sudah mulai menjual harta yang mereka miliki untuk sekadar bertahan hidup.

"Beban ini semakin berat manakala puasa akan segera tiba dan sebentar lagi Lebaran sehingga beban semakin berat," terangnya.

DPRD sendiri, kata Hanung, tak punya kuasa anggaran. Kuasa penggunaan anggaran saat ini berada di tangan Bupati Bantul. Oleh karena itu, gerakan konkret dan cepat seharusnya bisa dilaksanakan karena anggaran sudah tersedia dan pemerintah desa dipastikan sudah punya data warga mereka yang terdampak COVID-19.

"Basis data kan sangat jelas, penerima adalah warga yang tidak mendapatkan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan desa memiliki semua yang nantinya bisa disasar bantuan dari Pemkab Bantul sehingga nantinya bantuan tidak dobel," ungkapnya.

Secara pribadi, Hanung mengaku mendapatkan intsruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menyemangati dan mengajak masyarakat untuk membuat ketahanan pangan dengan menanam tanaman pangan yang tak butuh waktu lama untuk dipanen.

"Saya siapkan bibit sayur mayur yang bisa ditanam di pekarangan atau menggunakan polibag dan dalam waktu dua bulan sudah dipanen dan bisa memenuhi kebutuhan dapur," terangnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Bantul, Nur Subiantoro mengatakan DPRD tetap memantau dan mengawal penggunaan anggaran COVID-19 yang sangat besar agar nantinya tepat sasaran.

"Setiap minggu sekali kita melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 untuk mengetahui progres penggunaan anggaran," katanya.

"Saya juga sepakat untuk pengaman jaring sosial dan jaring pengaman ekonomi masyarakat segera digulirkan karena sudah hampir satu bulan masa tanggap darurat COVID-19 namun tak ada aksi nyata dari pemerintah," tegasnya lagi.