Dosen UGM Ungkap Hasil Citra Satelit Soal Pagar Laut Tangerang

Andi juga mengungkapkan, tidak ada perubahan garis pantai signifikan sejak tahun 1976. Kawasan yang dipagari, sejak dulu merupakan kawasan lautan. “ (Tahun) 1976 kita lihat, kita bandingkan garis pantai di tahun itu dengan posisi pagar laut yang sekarang itu masih jauh sekali (daratan) ratusan meter,” ungkap Andi.
 
Dia menyinggung ada yang mengklaim pada 1982 ada sertipikat. Berdasarkan hasil kajian, pada tahun tersebut lautan jauh dari daratan. “Kita bisa melihat arsip itu. Kita bandingkan,” ungkap Andi.
 
Andi menduga ada usaha untuk mengubah laut jadi daratan. Walau tidak mengungkapkan siapa dan bagaimana acaranya, namun usaha tersebut dilakukan. “Perlu investigasi legal dan fisik atau geospasial,” ujarnya.

Andi menegaskan, mengacu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, diganti UU Nomor 1 tahun 2014. “Disebutkan laut tidak bisa diklaim secara individu. Pemanfaatan hanya melalui izin sementara, bukan hak kepemilikan,” ujarnya.
 
"Selain itu pemanfaatan harus dengan izin lokasi dan izin pengelolaan. Perlu ada peran masyarakat. Ada ketentuan denda jika yang melanggar aturan. Ada sejumlah dugaan kenapa muncul sertipikat," ujarnya. 

Andi menyebut potensi asal-usul masalah, pertama kemungkinan kesalahan pemohon, terdapat kesengajaan manipulatif.  Kemungkinan lainnya, kesalahan pengukuran lapangan, teknologi dan prosedur yang tidak sesuai.
 
“Potensi penyalahgunaan wewenang. Sertipikat tetap terbit meski tidak sah. Kemungkinan terjadi transaksi ilegal, kemudian potensi tumpeng tindih regulasi atau celah hukum, perubahan tata ruang tanpa publikasi, dan atau memanfaatkan celah hukum untuk mengubah status tanah,” kata Andi.

“Saya tidak menuduh, tapi yang mungkin. Jika alasan pagar laut untuk penahan abrasi, itu perlu juga kajian ilmiah yang komperhensif,” pungkasnya.