Anggaran Pilkada 2024 Bantul Rp52,1 M, Infrastruktur Nanti Dulu

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, merinci anggaran Pilkada 2024 tersebut untuk anggaran KPU sebesar Rp38,6 miliar dan Bawaslu Rp13,5 miliar. Menurutnya, anggaran Pilkada menjadi urusan pemerintah daerah.

"Jadi untuk anggaran Pilkada berasal dari APBD kabupaten sedangkan untuk pemilu langsung dari pemerintah pusat. Sehingga Pilkada bisa dikatakan urusannya daerah sehingga harus membiayai. Padahal beberapa daerah tidak punya anggaran, itu jadi masalah. Tapi Pilkada ini kan wajib sehingga daerah harus memberikan anggaran yang memadai," katanya, Minggu (12/11/2023).

Menurut Halim, anggaran sebesar Rp52,1 miliar tersebut dianggap cukup untuk menyelenggarakan pilkada dengan lancar. Dengan dana tersebut, penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya secara optimal, dan anggaran tersebut telah dihitung dengan tepat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Selain itu, anggaran juga sudah disesuaikan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) untuk setiap item belanja. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu tidak akan mengalami kendala anggaran.

"Mudah-mudahan prosesnya lebih baik dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Halim menyatakan bahwa adanya alokasi anggaran untuk pilkada 2024 akan berdampak pada keterbatasan pembiayaan program-program lainnya, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2021-2022, semua fokus anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19, sehingga pembangunan infrastruktur tertunda. Pada 2023, upaya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dilakukan, namun pada 2024, anggaran kembali tergerus untuk keperluan pilkada.

"Ya sudah ini memang kondisi pahit yang kita hadapi sehingga ada beberapa proyek infrastruktur yang belum selesai di tahun 2024 ini. Apalagi setelah saya memutuskan jalan-jalan desa diangkat menjadi jalan kabupaten sebab desa tidak mungkin punya anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan yang statusnya jalan desa," pungkas dia.‎