Dua Jaksa Kasus Suap Proyek SAH di Yogyakarta Divonis Lebih Ringan
KPK mengajukan banding
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Sidang vonis kasus korupsi terkait proyek rehabilitasi saluran air bersih (SAH) di Jalan Dr Supomo, Kota Yogyakarta digelar di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Rabu (20/5).
Ketua Majelis Hakim Asep Permana memutus dua terdakwa Jaksa fungsional sekaligus dari anggota Tim TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra dan Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono bersalah karena menerima suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.
Sidang sendiri digelar secara terpisah dan digelar secara virtual tanpa menghadirkan dua terdakwa maupun tim Jaksa KPK dan Kuasa Hukum terdakwa.
Baca Juga: Divonis Lebih Ringan, Terdakwa Suap Proyek SAH Masih Pikir-pikir
1. Vonis empat tahun penjara
Dalam sidang dengan terdakwa Eka Safitra, Ketua Majelis Hakim memutus yang bersangkutan bersalah dengan menerima suap sebesar Rp221 juta dari Direktur PT Manira Arta Mandiri, terpidana Gabriela Yuan Anna untuk melancarkan kemenangan PT Widoro Kandang pada lelang proyek SAH tahun lalu.
"Menyatakan Eka Safitra secara sah dan meyakinkan melanggar aturan hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Hakim Asep dalam amar putusannya.
Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
"Kedua, menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan," lanjut Asep.
Terdakwa sebagai penyelenggara negara dalam hal ini dianggap tidak mendukung program pemerintah serta menerima hadiah atau janji. Lalu, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Sementara yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, terus terang selama jalannya pengadilan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya.
Baca Juga: Masyarakat Lebih Takut Tak Punya Baju Lebaran Ketimbang Virus Corona