TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Suarakan Mosi Tidak Percaya, Massa Aksi Canangkan Dewan Rakyat

#MosiTidakPercaya bentuk kekecewaan terhadap pemerintah

ARB kembali lakukan aksi massa. IDN Times/Siti Umaiyah

Sleman, IDN Times - Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali melakukan aksi pada Selasa (20/10/2020) di Bundaran UGM menyuarakan #MosiTidakPercaya terhadap pemerintah maupun DPR.

Aksi di Bundaran UGM ini sendiri ingin menyuarakan kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang tidak memihak kepada rakyat kecil.

Baca Juga: [BREAKING] Aksi Tolak Omnibus Law Digelar Lagi, Massa Mulai Padati UGM

1. Aksi merupakan buntut dari ketidakpercayaan

ARB kembali lakukan aksi massa. IDN Times/Siti Umaiyah

Revo, Humas ARB menjelaskan, #MosiTidakPercaya mengandung maksud ketidakpercayaan pada seluruh tatanan yang menindas saat ini. Sebuah sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang sekaligus menindas rakyat kecil dan mengeksploitasi.

"Kegiatan ini adalah yang akumulatif saja, tidak hanya menolak Omnibus Law, tapi bukti keresahan kami, kami sebagai warga Jogja, penduduk Jogja kami menyatakan bersama-sama, kami menyampaikan mosi tidak percaya, kepada pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pada DPR maupun DPRD, semua fraksi. Termasuk fraksi yang menyatakan menolak Omnibus Law," ungkapnya pada Selasa (20/10/2020).

Atas ketidakpercayaan ini, kata Revo, massa aksi menyatakan untuk membangun Dewan Rakyat. Yang mana, Dewan Rakyat ini dibangun untuk mengakhiri semua sistem yang menguntungkan oligarki.

2. Massa aksi bangun Dewan Rakyat

ARB kembali lakukan aksi massa. IDN Times/Siti Umaiyah

Sementara itu, Lusi yang juga Humas ARB menjelaskan, Dewan Rakyat sendiri dibentuk sebagai upaya membangun solidaritas horizontal. Untuk bisa membangun Dewan Rakyat ini sendiri, diperlukan upaya kesadaran negara secara bersama-sama. Kesadaran mengenai sistem negara yang sudah dikuasai oleh elite dan oligarki.

"Kita mengetahui bersama-sama, Omnibus Law hanyalah salah satu saja, karena masalahnya banyak sekali. Negara hanya dikuasai oleh elit saja, oligarki saja, yang tidak berwujud pada individu, tapi juga sistem yang disebut sebagai negara," terangnya.

Baca Juga: [FOTO] Kondisi Kantor DPRD DIY Akibat Ricuh Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Berita Terkini Lainnya