Perekonomian Semakin Lesu, BEM KM UGM Desak Pemerintah Segera Evaluasi Penanganan COVID-19
BEM KM UGM minta pemerintah jangan takuti warga
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi penanganan COVID-19 di tanah air. Pasalnya kebijakan saat ini dinilai belum mampu menurunkan kasus COVID-19 ditambah perekonomian masyarakat semakin lesu.
Presiden Mahasiswa BEM KM UGM Muhammad Farhan mengungkapkan berdasarkan data Satgas COVID-19, pada 21 Juli 2021 tercatat jumlah kasus positif mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 2.983.830 kasus terkonfirmasi.
"Melonjaknya jumlah kasus positif COVID-19 tersebut, sayangnya tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemik ini. Kecerobohan pemerintah dalam menangani pandemik terlihat jelas ketika pemerintah hanya mengotak-atik nomenklatur pembatasan aktivitas masyarakat, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," ungkapnya pada Kamis (22/7/2021).
Baca Juga: Catat, Ini Ketentuan dalam PPKM Level 4 yang Berlaku di Sleman
1. Tak ada dampak signifikan dari kebijakan PSBB maupun PPKM Darurat
Sejak diterapkan PSBB maupun PPKM Darurat, menurut Farhan terlihat tidak ada dampak yang signifikan terhadap penurunan kasus COVID-19. Pemerintah juga dianggap tak pernah berusaha melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.
"Secara jelas pemerintah mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat sesuai pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yaitu hak-hak pemenuhan kebutuhan pokok selama masa karantina, sesuai yang diamanatkan dalam pasal 55 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan," katanya.