Ini Tuntutan Buruh di DIY Terkait Pelaksanaan Pilpres 2024
Belum beri dukungan pada salah satu calon
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY) meminta penghapusan presidential treshold untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. MPBI DIY juga meminta Capres yang ada membuat komitmen mencabut UU Cipta Kerja.
"MPBI DIY mendesak dihapuskannya Presidential Treshold agar lebih banyak muncul Capres dan cawapres yang pro terhadap pekerja/buruh. Capres dan cawapres juga membuat komitmen publik bahwa akan mencabut UU Cipta Kerja," ujar Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, Selasa (24/10/2023).
1. Minta Capres Cawapres membuat kontrak politik dengan buruh
Irsyad juga menyebut MPBI DIY meminta setiap pasangan capres dan cawapres membuat kontrak politik dengan serikat-serikat pekerja/buruh untuk menjadikan kenaikan upah pekerja/buruh 20 persen, dalam program 100 hari pertamanya jika terpilih. "Pasangan capres dan cawapres mendahulukan kepentingan pekerja/buruh dan rakyat lainnya ketimbang kepentingan kelompok oligarki," ujar Irsyad.
Irsyad mengatakan saat ini MPBI belum memberikan dukungan kepada setiap pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Hal itu tidak lepas karena capres dan cawapres diusung oleh Partai Politik (Parpol) yang mengesahkan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Muncul Pocong Bertuliskan Gibran dan Keranda Matinya Jokowi di Jogja
Baca Juga: Butet Mengaku Sedih Gibran Dampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024