Sikapi Kondisi Pesantren, Kiai, Nyai, Gus se-Indonesia Kumpul di Jogja

2. Pesantren perlu membuat lembaga bantuan hukum

Menurut Luqman, rekomendasi lainnya yakni pesantren perlu membuat lembaga bantuan hukum. Pengasuh pondok pesantren harus waspada atas framing pemberitaan kekerasan fisik di lingkungan pesantren, dengan tetap melakukan evaluasi besar-besaran atas peraturan atau sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran syariat agama Pesantren, kata Luqman.

Menurutnya perlu dibuat lembaga bantuan hukum atau menyediakan para legal (ahli hukum) yang membackup dan mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran hukum di pesantren.

“Keluarga besar pesantren harus muhasabah total baik itu kiainya, pengurus, wali santri dan santri, agar tidak terjadi lagi potensi pelanggaran hukum. Salah satunya dengan membuat komitmen antara pengelola pesantren dengan wali santri sehingga kiai bisa lebih fokus dalam menjaga dan mengawal pesantren untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.

3. Pesantren perlu membangun jaringan dengan penegak hukum

Ditambahkan Luqman, pesantren harus membangun networking dengan semua pihak termasuk aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan untuk menyelesaikan potensi pelanggaran hukum jika terjadi di lingkungan pesantren. Hal itu, sekaligus mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum di pesantren.

Tak hanya itu, kedisiplinan di pesantren tetap diberlakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. “Saling mempunyai rasa kasih sayang dari dan kepada seluruh yang ada di pesantren,” katanya.