TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemkot Yogyakarta Butuh 14 Guru Tenaga Pendamping Bagi Siswa Difabel  

Pendaftaran dibuka hingga 30 November 2022

Ilustrasi Profesi (Guru) (IDN Times/Mardya Shakti)

Yogyakarta, IDN Times - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta membutuhkan belasan tenaga guru pendamping khusus (GPK) untuk anak berkebutuhan khusus tingkat SMP.

“Rekrutmen ini bersifat terbuka dengan kebutuhan 14 tenaga guru pendamping khusus (GPK) yang akan ditempatkan di 14 SMP negeri di Kota Yogyakarta,” kata Kepala UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Aris Widodo, Rabu (16/11/2022). 

 

1. Jumlah siswa berkebutuhan khusus di SMP Kota Yogyakarta semakin banyak

Ilustrasi guru mengajar di sekolah. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

Kebutuhan GPK di SMP negeri disebabkan banyaknya siswa berkebutuhan khusus dari SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP melalui penerimaan peserta didik baru tahun ini. “Terdapat sekitar 126 siswa berkebutuhan khusus yang pada tahun ini melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Makanya butuh GPK agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” katanya dikutip Antara.

Saat ini terdapat 106 tenaga GPK di Kota Yogyakarta namun 19 di antaranya akan mengundurkan diri karena diterima sebagai tenaga guru melalui PPPK

Selain itu terdapat delapan GPK yang mengundurkan diri dengan alasan lain seperti menikah, mengikuti tugas suami, hingga sudah diterima sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, dan alasan lainnya.

Baca Juga: Sriekandi Patra Tularkan Semangat Berdaya kepada Difabel lewat Batik

2. Lakukan konsultasi dengan DPR RI soal pengupahan

Ilustrasi Profesi (Guru) (IDN Times/Mardya Shakti)

Rekrutmen tenaga GPK tersebut mendesak untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan sekolah meskipun saat ini berlaku moratorium dari Kementerian PANRB untuk terkait rekrutmen tenaga teknis baru.

“Tetapi, kami sudah berkonsultasi hingga ke DPR dan dimungkinkan untuk merekrut tenaga teknis baru yang dibiayai APBD karena memang kondisinya mendesak,” katanya.

Selama tiga tahun terakhir, Aris mengatakan, rutin melakukan rekrutmen GPK untuk menambah jumlah GPK guna menyesuaikan kebutuhan sekolah.

“Terkadang harus tambal sulam karena jumlah GPK belum ideal,” katanya.

 

Berita Terkini Lainnya