Mahasiswa Yogyakarta akan Turun ke Jalan Jelang UU KPK Diberlakukan

2. Aksi menuntut Presiden mengeluarkan perppu

Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan perppu. Sedangkan dua konten tuntutannya adalah, pertama, batalkan UU KPK yang direvisi. Kedua, kembali pada UU KPK sebelumnya, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2007.

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai mahasiswa beberapa kampus di Yogyakarta mendesak untuk dilakukan menyusul penetapan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah direvisi menjadi undang-undang. Perppu oleh Presiden pun dinilai menjadi satu-satunya cara yang memungkinkan dilakukan ketimbang pengajuan judicial review atau uji materiil dan formil atas UU KPK yang baru kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami belum melihat opsi itu (JR). Masih (desakan) ke perppu. Itu yang paling memungkinkan saat ini,” kata Alphatio.

Sementara mengebiri KPK menjadi lembaga anti rasuah yang tidak independen, menurut Bima dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) bertentangan dengan UU Nomr 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Againts Corruption 2003 (Konvenan Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

“Konvenan tersebut telah diratifikasi Indonesia untuk membentuk lembaga independen tentang pemberantasan korupsi,” papar Bima.