Pakar UGM: Mandat Reformasi TNI Ada yang Belum Selesai

06 Okt 2021, 15:00 WIB

Ilustrasi TNI. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Sleman, IDN Times - Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Najib Azca menyampaikan masih ada mandat yang belum bisa dipenuhi oleh TNI di usianya yang menginjak 76 tahun pada 5 Oktober 2021. Salah satu mandat yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini adalah reformasi TNI.

“Reformasi TNI sebagian sudah dilakukan dengan baik misal pencabutan dwifungsi ABRI, ada pemisahan POLRI dari TNI, penghapusan kekerasan dari fungsi-fungsi TNI. Kendati begitu, ada mandat reformasi yang belum selesai ditunaikan,” ungkapnya pada Rabu (6/10/2021).

1. Catatan yang perlu dilakukan TNI ke depan

Ilustrasi (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Najib menyampaikan, ke depan ada beberapa catatan yang perlu dilakukan TNI. Salah satunya melakukan reformasi terhadap struktur komando teritorial. Struktur komando teritorial merupakan sebuah warisan perang gerilya. Saat ini struktur komando teritorial masih menyisakan struktur perang gerilya dalam bentuk komando teritorial, baik di tingkat pusat hingga desa.

“Struktur komando teritorial sesungguhnya warisan perang gerilya yang perlu direformasi karena sudah tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Sebab untuk TNI, khususnya Angkatan Darat selalu berpotensi terlibat dalam politik dengan warisan ini,” terangnya.

2. Perlu rumuskan posisi dalam konteks geopolitik

Ilustrasi prajurit TNI (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Selain itu, Najib menilai jika TNI juga perlu merumuskan kembali posisinya dalam konteks geopolitik yang banyak mengalami perubahan. Termasuk dalam bidang teknologi informasi yang mengalami perubahan besar. Menurutnya, reformulasi TNI diperlukan seperti dalam strategi pertahanan agar tidak terlalu menitikberatkan pada matra darat saja.

“Ada matra laut dan udara. Ada urgensi Indonesia sebagai negara maritim maka perlu reformasi strategi pertahanan yang memberikan peran lebih besar pada matra laut dan matra udara,” katanya.

3. Peta ancaman pertahanan berubah

Default Image IDN

Selain itu, Najib juga menjelaskan jika saat ini peta ancaman pertahanan berubah. Oleh sebab itu diperlukan reformulasi penganggaran, misalnya pengalokasian yang lebih besar untuk instrumen matra laut dan darat yang lebih masif.

“Harapannya TNI lebih relevan dan visioner menghadapi geopolitik dan teknologi informasi, disesuaikan dengan kondisi strategis Indonesia sebagai negara maritim,” paparnya.