Ribuan Massa Gelar Aksi di Titik Nol Jogja, Ini Tuntutannya

Perwakilan Gerakan Rakyat Yogyakarta, Ariefsyah Hidayatulah, menyerukan empat tuntutan utama dalam aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta meliputi:

1. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

2. Menetapkan upah buruh yang layak dan menurunkan harga kebutuhan pokok.

3. Menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang tertindas dan tereksploitasi.

4. Mengusut tuntas kasus korupsi Mandala Krida.

Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam keterangan tertulisnya, Aliansi Jogja Memanggil mengangkat tema “Pemuda dan Rakyat Bersatu Melawan Rezim Anti Rakyat dan Anti Demokrasi”. Aliansi tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, mahalnya biaya pendidikan, hingga ancaman terhadap kebebasan sipil.

Mereka juga menyoroti persoalan upah buruh dan sulitnya akses terhadap pekerjaan yang layak bagi kaum muda. Menurut aliansi, kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, Aliansi Jogja Memanggil mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait persoalan yang mereka soroti mengenai penggunaan anggaran dan tata kelolanya.

Dalam pernyataan yang sama, aliansi turut mengangkat persoalan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.

Selain empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi, Aliansi Jogja Memanggil memuat sejumlah tuntutan lain dalam pernyataan sikap tertulisnya.

Tuntutan tersebut antara lain meminta penindakan terhadap korporasi yang menyebabkan karhutla, transparansi hak guna usaha (HGU), jaminan pekerjaan yang layak, serta penghentian perampasan tanah dan eksploitasi alam.

Aliansi juga meminta penghentian program MBG, penyediaan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta pengalihan anggaran negara untuk kepentingan rakyat.

Di bidang kebebasan sipil, mereka mendesak penghentian kriminalisasi terhadap rakyat, penghentian pembungkaman terhadap pengemudi ojek online (ojol), dan pemenuhan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Tuntutan lainnya mencakup penarikan militer ke barak, pembatalan pembangunan batalion teritorial, penolakan terhadap organisasi kemasyarakatan yang mereka sebut reaksioner, serta pembangunan wadah persatuan rakyat di setiap wilayah.