Yogyakarta, IDN Times - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta menegaskan penggunaan kode QRIS milik pribadi untuk pembayaran tarif parkir menyalahi aturan.
Dishub dalam hal ini merespons keluhan warga mengenai penggunaan kode QRIS milik pribadi oleh juru parkir (jukir) di Kota Yogyakarta yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Yogyakarta, Imanudin Azis, menjelaskan sistem pembayaran parkir digital yang dikelola Pemkot Yogyakarta memiliki jalur transaksi tersendiri.
Setiap pembayaran menggunakan QRIS resmi akan diteruskan ke rekening penampungan pemerintah daerah melalui Bank BPD DIY.
"Bukan ke rekening pribadi jukir," kata Azis.
Ia menegaskan, penggunaan QRIS dengan tujuan pembayaran ke rekening pribadi jukir bukan bagian dari mekanisme yang diberlakukan pemerintah kota.
"Kalau memakai rekening pribadi, itu aktivitas yang tidak berizin," tegasnya.
Menanggapi keluhan yang beredar, Dishub Kota Yogyakarta meminta warga tidak ragu melaporkan temuan penggunaan QRIS pribadi untuk pembayaran parkir.
Menurut Azis, laporan masyarakat diperlukan agar petugas dapat mengetahui lokasi kejadian sekaligus mengidentifikasi pihak yang terlibat.
Azis menyebut Dishub akan menindaklanjuti laporan apabila titik lokasi praktik tersebut dapat diketahui secara jelas.
Informasi itu akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah terhadap jukir yang bersangkutan.
"Jika pelaku titiknya jelas, pasti akan kami tindaklanjuti," pungkasnya.