Yogyakarta, IDN Times - Penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY bukanlah keputusan ataupun inisiatif anggota dewan.
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk spontanitas masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, Rabu (4/11/2026).
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menjelaskan momen itu bermula ketika salah seorang peserta audiensi meminta agar foto Gibran yang terpajang di ruangan tersebut diturunkan. Permintaan itu kemudian diikuti sejumlah peserta lainnya.
"Ada ibu-ibu yang teriak untuk minta supaya foto Pak Wapres itu diturunkan," kata Imam ditemui di Kantor DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
Menurut Imam, Forum Kebangsaan DIY awalnya datang untuk menyampaikan dua tuntutan utama, yakni mendesak proses hukum terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) serta meminta pemakzulan Gibran. Penurunan foto kemudian terjadi di tengah penyampaian aspirasi tersebut.
Imam menegaskan, aksi menurunkan foto Gibran tidak berasal dari arahan maupun keputusan DPRD DIY. Kejadian itu berlangsung setelah sejumlah peserta menyuarakan keberatan terhadap keberadaan foto Wakil Presiden di ruang audiensi.
"Ada yang teriak-teriak untuk turunkan foto," ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu. Ia membenarkan adanya permintaan dari peserta audiensi untuk menurunkan foto Gibran. Menurutnya, pihaknya hanya merespons aspirasi yang disampaikan masyarakat, bukan menjadi pihak yang menginisiasi aksi tersebut.
Dalam audiensi itu, Yuni bersama sejumlah anggota Komisi A menerima langsung berbagai aspirasi yang disampaikan Forum Kebangsaan DIY. Salah satu permintaan massa adalah agar tuntutan pemakzulan Gibran diteruskan kepada DPR RI.
Namun, Yuni menjelaskan DPRD DIY tidak mempunyai jalur hubungan kelembagaan langsung untuk meneruskan tuntutan tersebut kepada DPR RI. Sebagai tindak lanjut, para anggota dewan akan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui fraksi dan partai politik masing-masing.
"Kita akan menyampaikan melalui fraksi masing-masing," kata Yuni.
Ia menambahkan, peserta audiensi berasal dari sekitar 33 elemen masyarakat. Mereka mengikuti perkembangan polemik ijazah Jokowi hingga persoalan dokumen pendidikan Gibran yang belakangan turut menjadi sorotan.
Yuni menyebut, tuntutan yang dibawa massa antara lain merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menurut mereka berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran.
Yuni menilai keresahan masyarakat tidak muncul begitu saja. Menurutnya, peserta audiensi merasa berbagai persoalan yang menjadi perhatian mereka sudah berlangsung cukup lama, tetapi belum memperoleh tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan.
"Bagaimanapun juga masyarakat ini kan sudah lama terzalimi. Sudah lama, dan cukup diam saja, tidak ada tindak lanjut bagaimana keputusan dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diputuskan MK dan MA itu," ujarnya.
Sebelumnya, aksi penurunan foto Gibran di ruang sidang Banggar DPRD DIY menjadi sorotan setelah videonya beredar di media sosial. Peristiwa tersebut berlangsung ketika Forum Kebangsaan DIY menggelar audiensi bersama sejumlah anggota DPRD DIY.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Prof. Muhammad Chirzin menyebut penurunan foto tersebut berlangsung spontan. Ia menjelaskan, kedatangan mereka ke DPRD DIY bertujuan menyampaikan kegelisahan masyarakat kepada para wakil rakyat.
Menurut Chirzin, ada dua persoalan utama yang menjadi perhatian Forum Kebangsaan DIY. Pertama, menyangkut keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini mereka anggap belum ditemukan. Kedua, berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran.
"Dalam hal ini pada forum ini kita menuntut dua hal satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli. Yang kedua adalah ijazah Gibran," papar Chirzin.
"Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi," lanjut dia menegaskan.
Meski begitu, ia menyebut tindakan penurunan foto tersebut bukan sekadar aksi spontanitas tanpa makna, melainkan memiliki pesan simbolis yang berkaitan dengan tuntutan mereka agar Gibran dimakzulkan.
Ia juga mengingatkan DPR RI supaya tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum tersebut. Menurutnya, parlemen memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti persoalan yang mereka angkat.