Sleman, IDN Times - Carut-marutnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kabupaten Sleman mendapat perhatian serius dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Seperti diketahui, puluhan wali murid di Kabupaten Sleman mendatangi Kantor Dinas Pendidikan setempat. Mereka meminta kejelasan terkait masalah hilangnya nama anak mereka dalam daftar penerimaan siswa baru yang tercatat secara online.
Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi mengatakan bahwa sistem penerimaan siswa baru di Sleman memang sudah bermasalah sejak pihaknya memantau beberapa hari lalu. Permasalahan terletak pada menu sistem yang tak sesuai petunjuk teknis (juknis).
"Kami sudah pernah rilis itu, tapi kan tidak menjadi concern ketika itu," kata Budhi, Kamis (4/7) malam.
Saat itu, lanjut Budhi, wali murid ditawarkan bantuan untuk pendaftaran melalui sekolah serta dinas. "Tapi solusi sistemiknya itu mungkin belum tuntas," katanya.
Mengenai hilangnya nama-nama siswa, sebenarnya itu tidak ada dalam laporan pantauan Ombudsman. "Mungkin puncaknya hari ini, puncaknya ketika sistem algoritmanya mengalami problem dalam membaca data," kata dia.
Berkaca pada semua problem yang ada, Budhi pun menekankan perlunya simulasi terlebih dahulu atau sebelum sistem peneriman siswa baru itu diluncurkan dan dipergunakan.
"Seandainya sebelum PPDB itu ada simulasi yang situasinya persis PPDB, itu mungkin akan terdeteksi sejak awal problemnya," imbuh Budhi.
Sementara catatan permasalahan teknis, lanjut Budhi, akan direkap seiring berjalannya waktu ke depan. Tapi untuk saat ini, pihaknya akan memberi kesempatan bagi dinas untuk menyelesaikannya persoalan yang ada.
"Kita cermati untuk sikap dan langkah-langkah yang akan diambil, baru kita akan lakukan koordinasi dengan dinas," terangnya.
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah solusi dari sekolah dan dinas akan permasalahan ini. Yakni soal penambahan kuota rombongan belajar guna mengakomodir para siswa yang namanya tiba-tiba hilang dari daftar penerimaan sekolah.
"Jangan sampai kebijakan seperti itu tidak diiringi dengan pemenuhan prasyarat lainnya seperti jumlah guru, sehingga siswa tidak terlayani dengan baik," tegasnya.
Bukan cuma jumlah guru, penambahan kuota rombel dipastikan akan membutuhkan penambahan sarana, prasarana, anggaran dan lain sebagainya. "Ketika ini diambil sebagai solusi, pemkab Sleman harus sudah memikirkan konsekuensi untuk pemenuhannya," pungkasnya.