Kebebasan Pers Terancam, Ini 4 Desakan CPJ-CIVICUS Buat Prabowo

CPJ menyebut, jurnalis Indonesia telah mengantongi kebebasan pers sejak diberlakukannya Undang-Undang Pers pada 1999. Regulasi tersebut melindungi kebebasan pers dan mengatur keberadaan Dewan Pers independen untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan. Namun, penanganan kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi persoalan, terutama ketika terdapat dugaan keterlibatan aparat negara.

Sejak 1992, sebanyak 14 jurnalis tewas di Indonesia. Dari sembilan kasus pembunuhan yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik korban, delapan di antaranya masih belum tuntas dalam hal penegakan hukum. Dalam kasus pembunuhan jurnalis Rico Pasaribu pada 27 Juni 2024, aparat dinilai belum menyelidiki secara menyeluruh dugaan keterlibatan Kopral Herman Bukit, seorang anggota militer yang diduga memiliki bisnis perjudian ilegal yang pernah diungkap Rico sebelum tewas, berdasarkan laporan investigasi CPJ pada Juni 2026.

Intimidasi terhadap jurnalis juga berlanjut selama pemerintahan Prabowo. Kantor media independen Tempo di Jakarta, misalnya, menerima kiriman kepala babi dan bangkai tikus, sementara Kementerian Pertanian menggugat media tersebut. Sejumlah jurnalis juga mengalami kekerasan fisik saat meliput demonstrasi pada Maret dan Agustus 2025, serta April 2026.

CPJ dan CIVICUS turut menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kerap melabeli jurnalis dan media pengkritik pemerintahannya sebagai londo ireng atau Belanda hitam. Istilah tersebut merujuk pada orang Indonesia yang bekerja sama dengan Belanda selama perjuangan kemerdekaan. Menurut kedua organisasi, tuduhan bahwa jurnalis merupakan agen asing berisiko memicu kekerasan terhadap insan pers dan membuat jurnalis enggan memberitakan isu-isu yang menyangkut kepentingan publik.

Sejumlah regulasi di Indonesia juga dinilai berpotensi digunakan untuk membungkam jurnalis, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP baru. Selain itu, Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 mewajibkan jurnalis asing memperoleh izin kepolisian sebelum melakukan peliputan di Indonesia. Aturan tersebut dinilai membatasi ruang gerak jurnalis asing dalam meliput wilayah yang mengalami pelanggaran HAM, seperti Papua.

Pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dikhawatirkan menambah regulasi yang mengancam kebebasan pers di ranah digital.

“Penargetan jurnalis oleh pemerintahan Prabowo bertentangan dengan amanat Indonesia dalam menghormati HAM, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pemerintah harus meninjau dan mengubah seluruh undang-undang yang digunakan untuk mengriminalisasi jurnalis, serta memastikan setiap pelanggaran terhadap mereka diselidiki dan para pelakunya diadili,” kata Peneliti CIVICUS untuk Asia Pasifik, Josef Benedict.

Oleh karenanya, CPJ dan CIVICUS mendesak pemerintahan Prabowo untuk mengambil empat langkah guna melindungi kebebasan pers di Indonesia:

1. Menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Pemerintah diminta memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis demi menegakkan hukum dan mengakhiri impunitas.

2. Menghentikan intimidasi terhadap media. Pemerintah harus berhenti mendiskreditkan jurnalis dan media, serta menghormati pemberitaan kritis sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan dan upaya memastikan akuntabilitas.

3. Mencegah penyalahgunaan hukum. Pemerintah perlu mencegah penggunaan hukum pidana dan perdata untuk membungkam jurnalis serta ruang redaksi, termasuk melalui perlindungan dari gugatan strategis yang bertujuan menghambat partisipasi publik (strategic lawsuits against public participation/SLAPP).

4. Memperkuat kepatuhan terhadap UU Pers. Semua pihak didorong mematuhi mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan yang diatur dalam Undang-Undang Pers.